Geger Banten Bersikeras Pemerintah Cabut Omnibus Law Cilaka

Cabut Omnibus Law Cilaka. Itu menjadi garis besar Geger Banten kembali turun ke jalan pada Kamis (15/10/2020). Sekitar 150 orang dari berbagai organisasi seperti GMNI Cabang Serang, SAPMA PP Cabang Serang, SEMPRO, Kumala PW Serang, SAPMA PP Teknik, UMC, KMS-30, SMGI, SGMI, SWOT, LMND-PRD, Api Kartini, dan LBH Rakyat Banten berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang.  

Geger Banten, aliansi persatuan mahasiswa Banten lintas kampus yang bergerak dalam mengkritisi isu-isu mahasiswa di sektor pendidikan dan juga kebijakan pemerintah ini melangsungkan aksi pukul 13.00 – 16.30 WIB.  Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini berlangsung lebih tertib dan minim bentrok. Para massa aksi hanya long march sepanjang Jalan Sudirman, Ciceri, Kota Serang kemudian berkumpul di tengah-tengah perempatan Ciceri, Kota Serang sambil berorasi.

Kali ini Geger Banten membawa sepuluh tuntutan.  Tuntutan utama yakni cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua, bangun industrialisasi nasional. Ketiga, wujudukan reforma agraria sejati. Keempat, hentikan kriminalisasi terhadap 14 kawan #GEGERBANTEN! Bebaskan dan cabut status tersangka.

Kelima, tolak skema kampus merdeka. Keenam, wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada masyarakat. Ketujuh, ganti haluan ekonomi, segera laksanakan pasal 33 UUD 1945. Kedelapan, sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan RUU masyarakat adat. Kesembilan, sahkan RUU PKS dan wujudkan kampus ramah perempuan.  Dan kesepuluh, pemerintah fokus dalam menangani virus Covid-19 yang ada di Indonesia.

Mengenai 10 tuntutan ini, Misbah, Ketua Kumala PW Serang mewakili massa aksi menjelaskan, punya maksud tertentu.

“Artinya harus bisa memberikan pengertian dan kebutuhan terhadap masyarakat tentang tujuan sebuah negara dan peran negara untuk melindungi segenap rakyat bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945,” jelas Misbah kepada Sultan TV, Jumat (16/10/2020).

Dalam keterang tertulisnya, Geger Banten menyebut, persoalan Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah persoalan satu kelompok tertentu. Seluruh elemen masyarakat akan menjadi korban dari upaya pemerintah dalam menyediakan karpet merah bagi para investor. Penggabungan lebih dari 70 Undang-Undang dan ribuan pasal di dalamnya ternyata sama sekali tidak ditunjukan untuk kepentingan rakyat.

Upah buruh pun dianggap akan menjadi semakin murah dengan adanya skema  pengupahan per jam di dalam Undang-Undang tersebut. Kepastian kerja juga akan menghilang karena sistem kerja yang semakin fleksibel lantaran sistem kerja kontrak dan outsourching yang diperpanjang dan diperluas.

Perampasan lahan rakyat dan kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi juga akan semakin diperparah dengan di perpanjangnya HGU sampai 90 tahun dan dikendurkannya prosedur Amdal bagi para pengusaha. Rakyat miskin kota akan semakin termarjinalkan dari kehidupan akibat semakin masifnya penggusuran lahan yang dilegallkan dengan dalih pembangunan.

Dalam sidang paripurna pada 5 Oktober 2020 lalu DPR-RI sepenuhnya mensyahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat paripurna yang diselenggarakan secara tertutup dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan yaitu  8 Oktober dianggap telah sepenuhnya mengamputasi partisipasi dan ruang demokrasi rakyat yang mayoritas menolak pengesahan Undang-Undang tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya ledakan amarah rakyat di berbagai daerah.

Pada 6. 7, 8 aksi masal terjadi di setidaknya 60 kota/kabupaten tersebar di lebih dari 20 provinsi. Gelombang protes tersebut kemudian direspons negara dengan tindakan berlebihan oleh aparat  Hingga 9 Oktober, tercatat terdapat 3.367 massa aksi yang ditangkap. Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020) menyebut sebanyak 5.918 massa aksi.

 Di Banten masa aksi Geger Banten yang melakukan aksi 6 Oktober 2020 lalu juga mengalami insiden serupa. Data yang didapatkan aliansi Geger Banten, ada empat orang di rawat rumah sakit dan 20 lebih orang mendapatkan luka ringan. Sementara 14 orang tertangkap. Hingga saat ini 13 orang di antaranya telah dibebaskan dan dikenakan wajib lapor, satu orang atas inisial BM masih ditahan dan akan diproses ke pengadilan.

Meski demikian, Geger Banten tidak berhenti sampai di sini. “Insyallah 21 atau 22 Oktober kami akan aksi lagi. Ini kemungikan akan menjadi letupannya,” tutup Misbah.[sultantv]

(Visited 2 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.