SERANG – Kabar tentang dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMK di SMKN 2 Kabupaten Tangerang mencuat ke permukaan.
Perwakilan massa aksi, Muhammad Jembar mengatakan bahwa dugaan kecurangan tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk oknum wakil rakyat dan pejabat-pejabat terkait.
Muhammad Jembar menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data dan pengakuan dari Plt Kepala SMKN 2 Kabupaten Tangerang yang secara terbuka mengakui adanya titipan dalam proses PPDB di sekolah tersebut.
“Begitu banyak titipan dari oknum wakil rakyat, pejabat-pejabat. Kita itu mau ada kejelasan, ini maksudnya titipan apa? Lalu kalau tes, itu seperti apa penilaiannya? Karena Plt Kepala Sekolah mengakui itu kemarin di berita (ada titipan),” katanya usai audiensi dengan Dindikbud Provinsi Banten, Senin (31/7).
Ia juga mengatakan bahwa titipan tersebut mulai dari anak TNI, anak anggota Polri, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, anak-anak yang kurang mampu ditendang dari sekolah tersebut.
“Jangan sampai yang dikorbankan ini anak-anak miskin, anak-anak yatim. Ini anak-anak tentara, anak-anak polisi, anak-anak PNS diprioritaskan. Harusnya skala prioritas, bagaimana caranya mereka (anak miskin dan yatim) itu bisa bersekolah,” ujarnya.
Lanjutnya, aksi yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk memperjuangkan hak anak-anak kurang mampu akan tetapi memiliki prestasi dan nilai yang bagus.
“Kami menuntut supaya mereka anak-anak yatim, anak-anak miskin, yang memang tidak punya kemampuan keuangan namun berprestasi, nilai-nilainya bagus, supaya bisa mengenyam sekolah. Jangan sampai anak yatim, anak miskin, buat masuk ke sekolah negeri itu susah karena adanya proses-proses yang direkayasa,” tegasnya.
Berdasarkan data yang pihaknya miliki, bahkan anak-anak titipan itu mencapai ratusan orang. Maka dari itu, pihaknya mengancam apabila Dindikbud tidak segera mengambil tindakan, akan membawa persoalan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
“Apabila tidak ada keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka kami akan bawa permasalahan ini ke Kementerian Pendidikan, dengan massa yang lebih besar serta data-data yang telah kami kumpulkan,” pungkasnya. [Fik]
