More

    Dihadapan Parlemen Belanda, Sejarawan Bonnie Triyana Bicara Kekerasan Era Revolusi Kemerdekaan Indonesia

    BELANDA – Tweede Kamer (Parlemen Belanda) mengundang sejarawan Indonesia Bonnie Triyana untuk meminta pendapat atas penelitian mengenai kekerasan yang dilakukan militer Belanda pada era revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949.

    Dihadapan Parlemen Belanda, Bonnie memberi “pencerahan” bahwa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1949 bukan hanya kekerasan ekstrem dan persoalan seruan “Bersiap!” yang belakangan jadi sorotan.

    “Pertama, ada perspektif atau pemahaman bahwa kekerasan itu adalah buah dari pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Perdana Menteri pertama Indonesia Sutan Sjahrir menuliskan brosur, Our Struggle, di akhir 1945 yang memaparkan argumennya bahwa para pemuda terpengaruh propaganda Jepang,” kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

    Kekerasan itu terjadi di masa transisi di mana golongan masyarakat yang tertindas sebelum kedatangan Jepang berbalik melawan golongan bangsawan, eks-pegawai kolonial dari beragam latarbelakang etnisitas: Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, Ambon, Manado. Di kalangan Indo-Belanda, periode kekerasan ini mereka sebut dengan “Bersiap!”.

    “Faktanya ada banyak seruan di Indonesia yang digunakan rakyat saat ini. Seperti misalnya ‘Dombreng!’. Jadi sebenarnya ada kata lain yang digunakan untuk mengacu tentang masa-masa kekerasan ini,” jelasnya.

    Kedua, adalah perspektif di mana kekerasan itu lahir sebagai hasil sistem kolonial. Setelah pemerintah Belanda menganeksasi Hindia Timur yang sebelumnya dipegang Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), pemerintah kolonial menetapkan banyak kebijakan rasis. Salah satunya Regeerings Reglement 1854 yang mengkotak-kotakkan masyarakat menjadi tiga golongan: Europeanen (golongan Eropa), Vreemde Oosterlingen (golongan Timur Jauh) dan Inlanders (pribumi).

    Seiring waktu, penindasan yang terjadi baik lewat kebijakan-kebijakan rasis imperialis maupun penaklukan daerah-daerah Nusantara lewat kekerasan, jadi pupuk penyubur gerakan-gerakan nasionalis yang mengambil momentum besarnya ketika Jepang menumbangkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu, 15 Agustus 1945, situasi berubah dengan cepat dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus oleh Sukarno-Hatta.

    “Para pemuda berinisiatif mengambilalih kekuasaan. Kemudian revolusi Indonesia tidak hanya digambarkan dalam satu periode kekerasan. Faktanya revolusi itu tentang tingginya motivasi rakyat untuk bisa hidup lebih baik. Revolusi Indonesia melibatkan banyak orang dari aneka latarbelakang: akademisi, seniman, sastrawan, jurnalis, diplomat, perempuan, petani, buruh, dan pelajar yang berpartisipasi lewat banyak cara,” terang Bonnie lagi.

    Selain Bonnie, turut pula diundang hadir Duta Besar RI Mayerfas untuk bicara di dalam rapat dengar pendapat. Pertemuan ini dilakukan pada 23 Mei 2022, waktu setempat.

    Forum itu dipimpin oleh Agnes Mulder, hadir pula Ruben Brekelmans dari Partai VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), Simone Kerseboom dari FvD (Partai Forum untuk Demokrasi)  dan Corinne Ellemeet dari Partai Groen Links.

    Bonnie menilai penelitian itu justru jadi jawaban bagi banyak pertanyaan dari masyarakat Belanda sendiri bahwa penelitian itu mestinya jadi awal untuk membuka pintu pemahaman lebih lebar. Juga sebagai lorong waktu untuk melihat lebih dalam tentang apa yang sudah dilakukan para penguasa Belanda dengan sistem kolonialnya.

    “Jadi saya pikir kita harus melihat semua perspektif. Bukan hanya melihat dari periode pendek revolusi ini. Kadang orang memahami kekerasan ini hanya 1945-1949, tapi ceritanya berakar kuat kepada sistem kolonial. Anda bilang kekerasan 1945-1949 karena pengaruh fasisme Jepang. Tapi bagaimana dengan Perang Aceh? Bagaimana orang-orang dibantai di pedalaman lain? Kita harus melihat lebih luas bukan hanya karena retaliation feeling. Harus lebih peaceful melihat sejarah ini,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu Bonnie juga menyerukan agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara legal. Seperti diketahui hingga hari ini Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 melalui penyerahan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Belanda tidak pernah mengakui secara legal proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

    “Tentu ini kesempatan baik untuk menyampaikan bahwa ada beban yang masih tertinggal di belakang. Sejarah memberikan landasan bagi kita untuk berjalan ke masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi penting sebagai cara melepaskan beban yang tertinggal di masa lalu,” kata sejarawan kelahiran Rangkasbitung, Banten itu di hadapan anggota parlemen Belanda. [] 

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    40,600PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru