JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pertemuan berlangsung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).
Dalam pertemuan bilateral (leaders retreat) perdana mereka sejak 2019, Jokowi dan Lee akan membahas sejumlah kerja sama dan menyepakati tiga perjanjian yang telah disetujui kedua negara.
“Pertemuan akan membahas kerja sama investasi, pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan Flight Information Region (FIR),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Senin (24/1/2022).
Jokowi sendiri telah tiba di Kepulauan Riau kemarin, setelah mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi akan membahas nasib pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) kedua negara.
Sementara itu, kantor PM Lee juga mengonfirmasi bahwa kedua pemimpin negara akan menyepakati batas FIR Jakarta dan Singapura, perjanjian ekstradisi buronan, hingga pernyataan bersama antara menteri pertahanan kedua negara soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007 dan Pengaturan Pelaksanaan Area Pelatihan Militer.
Jokowi akan menandatangani kesepakatan mengenai penyesuaian FIR yang selama ini berada di bawah kendali Singapura, di antaranya Pulau Bintan dan Natuna.
Sejak tahun 1946 sebagian FIR wilayah Barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.
Kondisi ini membuat pesawat Indonesia harus melapor ke otoritas Singapura jika ingin melewati wilayah tersebut.
Dengan pengambilalihan FIR ini, Indonesia akan memegang kendali terkait layanan informasi penerbangan di udara Natuna.
Sebelum pertemuan hari ini, Jokowi dan Lee terakhir kali bertemu di sela-sela pertemuan tingkat tinggi G20 di Roma, Italia, pada Oktober 2021 dan saat pertemuan darurat ASEAN di Jakarta pada April 2021.
PM Lee akan didampingi Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional, Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Hukum dan Dalam Negeri K Shanmugam, Menteri Transportasi S Iswaran, serta Menteri Ketenagakerjaan dan Perdagangan Industri Tan See Leng. []
