JAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menggelar aksi di depan patung kuda Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Aksi ini bagian bentuk protes terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih.
BEM Banten menilai, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai berbagai kontroversi.
Kebijakan-kebijakan yang diambil dinilai tidak berpihak kepada rakyat, bahkan semakin menambah beban masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan fundamental yang muncul selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih jauh dari kata efektif, permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga eksploitasi lingkungan.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah proyek pembangunan PIK 2 dan galian C di Banten, yang dianggap merugikan rakyat serta menyebabkan dampak lingkungan yang masif.
Tujuh tuntutan BEM Banten Bersatu
- Cabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hentikan pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
- Hentikan galian C di Provinsi Banten.
- Sahkan RUU perampasan aset dan masyarakat adat.
- Penegasan peran ementerian Kesehatan dalam program kesehatan
- Reshuffle para menteri yang tidak kompeten – mendesak perombakan kementerian yang dinilai gagal, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa.
- Wujudkan reforma agraria sejati
- Usut tuntas mafia Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Banten
Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus berlangsung.
“100 hari pemerintahan ini seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat semakin menjerit akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, akan terus mengawal dan menekan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret.
“Kami akan terus mengawal dan menekan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Bagas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BEM Banten Bersatu, Geri Wijaya menambahkan, bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah nyata mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Pihaknya juga mengaku bahwa tidak akan berhenti sampai tuntutan diindahkan. Jika pemerintah tetap abai, maka gelombang perlawanan dari mahasiswa akan semakin besar.
“Pemerintah harus sadar bahwa mahasiswa adalah suara rakyat, dan kami akan terus berjuang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat banten,” ungkapnya.
Dengan adanya aksi ini, BEM Banten Bersatu berharap pemerintah segera merespons tuntutan yang disampaikan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, mahasiswa siap untuk melakukan aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar.(Roy)
