SERANG – Ada kabari baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja (Tukin) sudah dapat dicairkan bulan Februari 2023 tanpa rekomendasi Kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Hal tersebut diamini oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti. Ia mengatakan tidak perlu menunggu adanya rekomendasi dari Kemendagri dikarenakan TPP 2023 tidak ada kenaikan tarif.
“Sekarang juga bisa (dicairkan), di bulan Februari ini,” katanya di kantor BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (15/2/2023).
Ia juga mengatakan sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan agar mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri RI dalam rangka pencairan TPP ASN. Akan tetapi informasi terakhir sudah ada hasil validasi yang dikeluarkan Biro Organisasi dari Kemendagri.
Namun ternyata Tukin ASN dapat dicairkan tanpa harus menunggu rekomendasi bila mana tidak ada kenaikan besaran TPP untuk masing-masing ASN.
“Memang agak panjang prosesnya, namun tadi saya bertanya ke Kemendagri, dan jawabannya apabila daerah itu tidak menaikan TPP-nya maka bisa saja langsung tanpa menunggu rekomendasi dan itu akan saya sampaikan,” ujarnya.
Lanjutnya, besaran Tukin ASN di lingkungan Pemprov Banten tahun 2023 masih tetap sama, adapun kenaikan anggarannya karena ada perubahan komposisi, seperti adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan penambahan bulan.
“Dulu waktu APBD murni 2022 kita baru mengganggarkan 10 bulan, nah sekarang (2023-red) kita 11 bulan jadi memang akan ada kenaikan. Jadi kenaikan itu bukan karena tariff, tetapi volumenya bertambah yaitu bulan dan dan P3K,” terangnya.
Meskipun dapat dicairkan tanpa rekomendasi dari Kemendagri, maka Pemprov akan tetap menunggu rekomendasi dari Kemendagri. “Karena secara nominal kita berubah, walau tarif tetap,” ujarnya. (Fik)
