Wacana penundaan Pemilu 2024 masih hangat menjadi perbincangan. Terlebih ketika Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa 110 juta masyarakat menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim memiliki big data percakapan 110 juta masyarakat Indonesia yang punya aspirasi tunda Pemilu 2024. Pernyataan Luhut itu pun segera menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah pakar, akademisi, dan praktisi pun angkat bicara. Akademisi Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan mengatakan, analis big data merupakan hal yang sudah dapat ditemukan pada kajian-kajian sosial politik.
“Yang membedakan dengan analisis kuantitatif lainnya adalah mengenai populasi, sampling, dan standar eror, dan sebagainya.” ujar Yudha, Selasa (15/02/2022).
Menurutnya, big data yang diklaim Luhut bisa saja benar. Namun, sepatutnya big data tersebut dibuka ke publik.
“Pernyataan big data pada media sosial yang memuat pembicaraan 110 juta orang atau masyarakat yang diklaim oleh Menkomarves Luhut Panjaitan sepatutnya dibuka ke publik agar tidak menjadi isu politik yang tidak produktif.” ungkapnya.
Yudha pun menekankan bahwa hal yang paling penting dari big data adalah bisa memberi petunjuk tentang analisis pemetaan jaringan komunikasi.
Kemudian hasilnya bisa mengidentifikasi aktor yang paling dominan dan menjadi rujukan agenda setting.
“Ya dalam hal ini wacana penundaan Pemilu.” tambah Yudha.
Lebih lanjut ia menilai, penting jika big data tersebut dibuka ke publik. Namun, tidak bisa dipastikan apakah Luhut akan membuka big data tersebut.
