Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Komunikasi Pembangunan yang berlangsung di Gedung Serbaguna FISIP, Kampus Sindangsari, Kota Serang, Kamis (25/9/2025).
Mengusung tema “Komunikasi Pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan”, konferensi menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga praktisi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa persoalan kemiskinan harus ditangani melalui pendekatan multidimensi, salah satunya strategi komunikasi yang tepat.
Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, mengapresiasi inisiatif FISIP dalam menggelar konferensi ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting agar masyarakat memperoleh informasi pembangunan dengan benar, sehingga partisipasi publik dapat semakin meningkat.
“Harapannya, alumni Untirta percaya diri. Kita punya level yang sama dengan perguruan tinggi besar di Indonesia,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, menekankan bahwa komunikasi pembangunan berperan besar dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, perguruan tinggi, termasuk Untirta, dapat menjadi komunikator sekaligus kolaborator untuk menghubungkan berbagai program pemerintah dengan masyarakat.
“Banyak program kementerian, lembaga, hingga daerah yang bagus, tapi harus dikomunikasikan dengan baik agar tepat sasaran,” ungkap Agus.
Ketua Forkapi Banten, Ail Muldi, menyebut konferensi ini sebagai momentum strategis untuk menghimpun pemikir dan peneliti komunikasi pembangunan. Ia juga menyoroti angka kemiskinan di Banten yang masih cukup tinggi, yakni sekitar 772 ribu jiwa atau 5,9 persen dari populasi.
“Kemiskinan itu menyangkut banyak aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Di sinilah komunikasi pembangunan berperan untuk mendorong masyarakat mengadopsi inovasi,” tegasnya.
Selain menjadi forum diskusi, konferensi ini juga mempertegas posisi Untirta sebagai pusat gagasan akademik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hasil pertemuan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di tingkat lokal maupun nasional.
