Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menanggapi tuduhan pemalsuan rekam jejak pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dirinya menilai, hal itu dilakukan hanya untuk mengganggu kinerja Jaksa Agung yang tengah menangani kasus korupsi dengan nilai puluhan triliun rupiah.
Diketahui, di tangan ST Burhanuddin, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum paling berprestasi. Kejagung telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp26,1 triliun. Sementara Polri dan KPK masing-masing hanya sebesar Rp388 miliar dan Rp331 miliar.
“Ini prestasi yang tidak bisa kita abaikan hanya karena isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sudah pasti banyak pihak yang merasa terganggu dengan ketegasan beliau dalam memimpin korps adhiyaksa,” ujar Sultan, pada Kamis (30/9/2021).
Menurutnya, hal seperti ini sangat wajar terjadi pada seorang Jaksa Agung dengan tujuan untuk mengganggu fokus dalam menangani kasus, atau bahkan bermotif politik dan berupaya menjatuhkan karier.
“Tidak ada manfaatnya kita mempertanyakan reputasi akademik seseorang yang telah menunjukan kualitas pengabdiannya, kecuali jika kita ingin berupaya melakukan pembunuhan karakter dan menjatuhkannya,” Sultan menambahkan.
Di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin, citra penegakan hukum yang sebelumnya dinilai “tumpul ke atas, tajam ke bawah” di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dipulihkan secara signifikan oleh Kejagung dengan pendekatan restorative justice-nya.
Lebih jauh, Sultan menerangkan bahwa pihak Kejaksaan Agung telah memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Jaksa Agung.
“Oleh karena itu, tidak perlu lagi kita perdebatkan. Kami berharap agar Jaksa Agung ST Burhanuddin tetap fokus dan selalu sehat dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
