More

    25 Persen Siswa SMA di Banten Lambat Belajar

    SERANG – 25 Persen Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Banten mengalami slow learner atau lambat belajar. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik kurang tanggap terhadap mata pelajaran dan dia menyerah terhadap kondisi kelasnya. Sehingga, menyebabkan ia mengundurkan diri dan putus sekolah.

    Hal tersebut terungkap dari survei yang dirilis oleh Gawekuta Instute dan Komunitas Nalar, Kamis (27/3) di Studio Sultan TV, Kota Serang. Dalam rilis survei tersebut, hadir menjadi narasumber Bahroji (Founder Gawekuta Institute), Peneliti Utama Ginanjar Hambali, dan Pembeda Iik Nurulfaik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

    Ginanjar Hambali yang menjelaskan survey tersebut mengatakan, Slow Learner atau kondisi di mana peserta didik mengalami  lamban belajar karena memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak sebayanya, tetapi tidak termasuk dalam kategori peserta didik dengan hambatan intelektual (biasanya memiliki IQ antara 70-90).

    “Di salah satu SMA yang bukan sasaran  program inklusi, ditemukan,  249 peserta  didik dari 900 peserta didik mengalami  kategori lamban belajar,” ungkap  Ginanjar dalam rilis yang bertema Potret Pendidikan Inklusi di Banten.

    Gin menguraikan, angka tersebut sangat mengkhwatirkan mengingat Banten saat ini sedang giat mendorong Angka Partisipasi Sekolah (APS).

    “Kalau melihat kenyataan di lapangan, tentu saja kelambanan dalam belajar ini akan berakibat pada peserta pendidik mengalami  putus  sekolah sehingga APS di Banten akan menurun,” tegasnya.

    Gin menambahkan, sejauh ini sekolah dengan program inklusi masih terbatas dan membutuhkan perhatian khusus. “Mungkin untuk membuat sekolah inklusi itu mahal ya. Sehingga jalan keluarnya, bisa dilakukan dengan melatih beberapa guru yang paham tentang pendidikan inklus,” ungkap Gin.

    Gin juga menyinggung tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap sekolah inklusi. “Kalau  berdasarkan wawancara dengan beberapa guru, khususnya sekolah Inklusi SD dan SMP, mereka saat ini bingung masuk kewenangan siapa.”

    Iik Nurulfaik, pengamat Pendidikan UPI meyakini kenyataannya angka-angka yang terungkap akan lebih banyak dari yang disurvei. Hal ini ia ungkapkan karena melihat Pemerintah Daerah, baik kabupaten maupun provinsi, belum memiliki grand design yang baik dalam melayani anak didik berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi ini.

    Iik menggarisbawahi pentingnya pemerintah dalam merespon survei ini. “Ini temuan di lapangan yang harus direspon. Pendidikan itu untuk semua, sehingga sudah menjadi amanat undang-undang untuk menggali potensi anak tanpa ada pembedaan,” jelas Iik.

    Iiq berharap Pemerintah Provinsi Banten mengambil sikap atas potret pendidikan inklusi yang terjadi saat ini.

    Bahroji, selaku founder Gawekuta Institute berharap temuan ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan stakeholder.

    “Pentingnya kita untuk melakukan survey dan riset untuk menemukan fakta. Evaluasi dilapangan dengan basis data harus menjadi concern pemerintah,” ungkapnya.

    Bahroji menambahkan, tradisi survei untuk memotret kebijakan-kebijakan publik ini perlu dilakukan agar menjadi pedoman para policy maker. “Dengan begitu ada check and balance dan bisa melahirkan kebijakan berkelanjutan serta pro public,” ungkap Bahroji. []

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    40,600PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru