SERANG, Sultantv.co – Ma’had Kolektif menggelar dialog publik bertajuk “Refleksi Tiga Tahun Banjir Bandang Kota Serang” di Cafe Mandalika, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat, 28 Februari 2025.
Dialog ini diselenggalarakan sebagai tujuan untuk mengevaluasi penanganan banjir selama tiga tahun terakhir, dan menuntut tindakan nyata dari pemerintah daerah.
Sehingga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, Relawan Kemanusiaan Lulu Jamaludin, PATTIRO Banten Panji Bahari Noor, LBH Pijar Harapan Rakyat Rizal Hakiki, dan Ketua Bidang Kajian Ma’had Kolektif Ega Mahendra.
Dalam diskusinya, Ketua Bidang Kajian Ma’had Kolektif, Ega Mahendra menegaskan bahwa banjir bandang yang melanda Kota Serang tiga tahun silam masih meninggalkan luka mendalam.
“Banyak warga yang hingga kini belum terakomodir oleh pemerintah daerah. Mereka masih menunggu bantuan dan solusi yang konkret,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kurangnya respons dari Badan Pengelola Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) Banten, yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus banjir bandang.
“Mereka belum meminta maaf, apalagi memberikan kompensasi kepada korban. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang harus segera diatasi,” tegas dia.
Sehigga, Ega Mahendra berharap melalui dialog ini akan menjadi titik balik bagi penanganan banjir di Kota Serang.
“Kami berharap pemerintah melalui DPRD Kota Serang bisa segera menindaklanjuti permasalahan ini. Warga tidak bisa terus menunggu. Mereka butuh solusi sekarang,” pungkasnya.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman mengakui bahwa anggaran untuk penanganan banjir di Ibukota Provinsi Banten tersebut sangat terbatas.
“Kami menyadari bahwa APBD Kota Serang tidak cukup besar. Namun, hal ini tidak membuat kami berkecil hati. Kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Muji.
Muji menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, untuk menyelesaikan masalah drainase dan infrastruktur.
“Ada beberapa kewenangan yang harus diselesaikan bersama, terutama terkait pembangunan drainase dan jalan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” janjinya.
Tiga tahun pasca banjir bandang, Kota Serang masih berjuang melawan dampaknya. Dialog publik ini menjadi bukti bahwa warga tidak akan tinggal diam. Mereka menuntut tanggung jawab dan tindakan nyata dari pemerintah. (Roy)
