JAKARTA – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih menuai pro dan kontra. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Pengamat politik, Karyono Wibowo menilai, pemekaran wilayah di Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Papua adalah pulau terbesar nomor dua di Indonesia. Penting dilakukan pemekaran, dan memang diakui terjadi pro kontra,” kata Karyono Wibowo dalam diskusi publik ruang bicara dengan tema “Ribut DOB, Pemekaran Papua, Apa Kata Pengamat?” di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Ada dua faktor penting yang harus dilakukan dalam pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak.
“Dari aspek kultural dan budaya, Papua sangat heterogen, berapa suku dan bahasa di sana, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika papua dimekarkan,” ujarnya.
Kemudian dari aspek pembangunan, sejauh ini menurut Karyono masih banyak yang belum tersentuh, karena banyaknya wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Di Papua sampai saat ini banyak daerah terisolir, tertutup dan belum nikmati pembangunan, banyak wilayah tertinggal. Dengan pemekaran, banyak wilayah terisolir bisa terbuka,” terangnya.
“Kalau mau pembangunan yang adil dan merata, salah satunya adalah pemekaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, bahwa ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua.
“Gangguan keamanan akan terjadi ketika kerawanannya tinggi,” kata Stanislaus Riyanta.
Ia mengatakan, solusi untuk mengurai dan mengantisipasi tingkat kerawanan ini adalah dengan adanya kehadiran pemerintah di Papua, di mana negara dapat memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.
Dampaknya, kata Stanis adalah dapat menghambat kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam mempengaruhi masyarakat. Sehingga masyarakat asli Papua merasa lebih percaya kepada pemerintah dan semakin memeluk NKRI.
“Ketika ada peran pemerintah yang masuk, maka wilayah akan diperhatikan dan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat akan diperhatikan, sehingga kelompok separatis ini akan merasa terganggu (kepentingannya),” tuturnya.
Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah menurut Stanis adalah dengan peningkatan intensitas dialog dengan masyarakat asli Papua. Sekaligus dipastikan bahwa yang diajak dialog adalah mereka yang merepresentasikan masyarakat asli, bukan hanya sekedar elite atau malah mereka yang sama sekali tidak paham Papua.
“Dialog sering dilakukan, tapi harus dilakukan secara intens dan didahului dengan pemetaan stakeholder. Harus dipastikan siapa yang diajak ngomong dan mereka adalah yang benar-benar ngerti papua, sehingga pemetaan penting,” tandasnya.
Lulusan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia itu pun mengajak agar masyarakat Papua khususnya kaum muda dan intelektualnya bisa lebih kritis terhadap kondisi Papua, khususnya soal transparansi dan penggunaan anggaran dana otonomi khusus yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.
“Teman-teman di Papua harus kritis, bagaimana penggunaan dana otsus, bagaiman penggunaanya. Kalau ada potensi penyimpangan tapi gak ada yang kritis maka akan susah. Kalian haris pastikan benar-benar sampai gak dananya sehingga anggarannya sampai dan terserap untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. []
