Pengangkatan Direksi BUMD Agribisnis Berpolemik

Pengangkatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Muhtarom, dengan merangkap jabatan sebagai komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri mengundang polemik.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) secara resmi melantik jajaran komisaris dan Direksi BUMD Agribisnis, Rabu 22 September 2020 malam. WH mempercayakan jabatan komisaris utama kepada Mukhtarom, pejabat eselon dua di Bappeda Provinsi Banten.

Pelantikan dilakukan di rumah dinas Gubernur Banten, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Serang. Mereka yang dilantik yakni Saeful Wijaya sebagai Direktur Utama, Ilham Mustofa sebagai Direktur Operasional, Hari Wibowo sebagai Komisaris Independen dan Muhtarom sebagai Komisaris.

Seperti diketahui, PT Agrobisnis Banten Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak di bidang pertanian. Kebijakan rangkap jabatan berpolemik karena dinilai melanggar etika sebagai aparatur sipil negara (ASN) selaku pelayan publik.

Wakil Ketua DPRD Banten Muhammad Nawa Said Dimyati menyambut baik penunjukan Mukhtarom sebagai komisaris BUMD Agribisnis. Pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengakui Mukhtarom sebagai ASN yang bekerja secara profesional dan sepak terjangnya sudah teruji.

“Beliau juga taat etik dan tidak ada unsur politis dalam penunjukannya, karena beliau tidak terlibat dalam tim pemenangan Pilgub 2017 lalu,” jelasnya kepada Redaksi24, Rabu (30/9/2020).

Terkait posisi Mukhtarom sebagai ASN, Nawa melihat tidak ada hal yang dilanggar dalam posisi itu. Ia mencontohkan, banyak ASN di pusat yang juga merangkap jabatan, baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN, dan itu diperbolehkan karena yurisprudensinya dan legal standingnya ada.

Pendapat yang sama juga dikatakan Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundangan dan Pemerintahan (PKK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Lia Riestadewi. Menurut Lia, berdasarkan undang-undang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin PNS, tidak ada aturan yang melarang ASN menjabat komisaris.

“Seorang ASN tidak boleh menerima gaji dobel, tapi kalau mendapatkan penghasilan lain diluar gaji seperti honor atau yang lainnya itu boleh,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menilai pengangkatan Kepala Bappeda Banten Muhtarom sebagai Komisaris BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri dianggap cacat prosedur. Hal itu karena pengangkatannya tidak melalui tahapan seleksi sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ade menjelaskan, ia mendapatkan informasi Muhtarom tak terdaftar sebagai peserta seleksi komisaris yang dilaksanakan Pemprov Banten.

“Muhtarom tiba-tiba dilantik oleh Gubernur Banten dengan alasan komisaris yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri,” ujarnya kepada Fakta Banten, Selasa (29/9/2020).

Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI), Ojat Sudrajat mempersoalkan pengangkatan Kepala Bappeda Banten Muhtarom sebagai Komisaris BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri. Sebab, pengangkatan tidak melalui proses seleksi.

Menurut Ojat, proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi. Sebagaimana tertuang dalam PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD.

Demikian berdasarkan PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang dalam penjelasannya menyatakan cukup jelas. Maka Proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dilakukan melalui seleksi tanpa kecuali apakah berasal dari unsur independen maupun dari unsur pemerintah daerah,” jelasnya.[sultantv]

(Visited 6 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.