Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-9, Hamzah Haz, wafat hari ini, Rabu (24/7/2024) pada usia 84 tahun. Hamzah Haz dikenal tidak hanya sebagai politikus tetapi juga sebagai pejabat yang meninggalkan jejak kebijakan di bidang ekonomi Indonesia.
Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Jabatan tertinggi yang pernah diembannya adalah menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri pada 26 Juli 2002 hingga 20 Oktober 2004.
Dikutip dari website resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz merupakan ketua PPP, partai yang merupakan hasil penggabungan dari empat partai Islam semasa Orde Baru, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam hal pendidikan, Hamzah menempuh studi di jurusan ekonomi perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat. Selama masa kuliah, ia aktif dalam organisasi dan menjabat sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1965 – 1971.
Karir Hamzah Haz juga mencakup berbagai posisi penting: ia pernah menjadi Asisten Dosen di Universitas Tanjungpura pada 1968-1971, anggota DPR RI pada 1971-2001, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1998-1999, Wakil Ketua DPR RI pada 1999-2001, dan akhirnya Wakil Presiden RI.
Kebijakan Ekonomi Era Megawati-Hamzah Haz
Hamzah Haz bersama Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia saat negara baru lahir dari era Reformasi. Awal 2000-an adalah salah satu periode terberat dalam sejarah Indonesia, dengan kondisi politik yang masih bergejolak dan ekonomi yang rapuh. Sebagai bangsa yang baru bangkit dari Krisis Moneter 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari stabilitas ekonomi makro, pelunasan utang, inflasi tinggi, hingga kesulitan mendatangkan investor asing.
Dikutip dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada periode 2001-2004, tim ekonomi berusaha memperbaiki hubungan dengan International Monetary Fund (IMF), yang berujung pada sejumlah persetujuan untuk memperbarui program bantuan IMF yang sempat dihentikan. Namun, pada Juli 2003, pemerintah mengumumkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Pemerintah kemudian membentuk tim antar-lembaga yang menyusun strategi keluar yang mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan dampak negatif dari sentimen pasar ketika program IMF berakhir.
Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003 pemerintah menerbitkan ‘Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF’, yang juga dikenal sebagai “White Paper”. Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar, dan cakupannya cukup beragam, bahkan lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor swasta, setelah berkonsultasi dengan sejumlah ekonom independen. Program ini meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi, yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Paket kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas makroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Secara umum, pemerintahan Megawati berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi, meskipun kinerja perbaikan sektor finansial beragam (mixed).
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pertumbuhan Ekonomi
Megawati dan Hamzah Haz berusaha keras membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Dalam tiga tahun, mereka berhasil memangkas inflasi dari 13% menjadi 6% dan mengurangi angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%. Di bawah kepemimpinan mereka, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menguat signifikan dari di atas level Rp10.000/US$ menjadi di angka Rp8.000-an/US$.
Pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) tahunan juga tercatat cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB 2001 sebesar 3,32% yoy dan terus meningkat hingga mencapai 5,13% pada 2004.[]
