SERANG, Sultantv.co – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Haris H Witharja mengatakan koordinasi dan evaluasi tentang digitalisasi siaran TV di Banten terus dilakukan.
Hal ini untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi penyiaran di wilayah Banten berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Haris mengatakan, salah satu hal yang perlu ditata dalam digitalisasi penyiaran di Banten adalah infrastrukturnya.
Saat ini, masih banyak masyarakat yang hanya bisa menerima sinyal televisi dari Jakarta atau wilayah Jabodetabek.
Padahal, seharusnya masyarakat Banten bisa menerima sinyal dari multiplekser wilayah layanan Banten 1, 2, dan 3.
“Multiplekser itu daya pancarnya harus maksimal, daya jangkaunya harus maksimal, sehingga masyarakat bisa mengakses. Selama ini masyarakat terima sinyal Jakarta Jabodetabek itu seharusnya tidak begitu,” kata Haris di Kantor Diskominfo Banten, Kamis (7/12).
Selain infrastruktur, digitalisasi penyiaran di Banten juga perlu didukung dengan ketersediaan siaran lokal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan, peraturan kepala daerah berhak atas 10 persen lokal konten dan lembaga penyiaran wajib memberikan 10 persen lokal konten.
Namun, Haris mengakui bahwa penyediaan siaran lokal di Banten masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah biaya.
Untuk itu, KPID Banten akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan eksekutif kabupaten/kota.
“Misalnya, dinas punya tim media, adpim punya tim media, DPRD punya tim media, mereka bisa produksi donk liputan-liputan pimpinan, kegiatan OPD,” ujarnya.
KPID Banten berharap, dengan adanya koordinasi dan evaluasi yang terus dilakukan, digitalisasi penyiaran di Banten dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. (Fik)
