25.3 C
Serang
Wednesday, June 23, 2021
spot_img

Kasus Dana Hibah Ponpes, Kiyai Matin: FSPP dan Gubernur Banten Harus Diperiksa

SERANG, Sultan Tv – Salah satu tokoh masyarakat Kota Serang Kyai Matin Syarkowi meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten harus memeriksa jajaran Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten dan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp117 Miliar tahun anggaran 2020.

Hal itu dikarenakan Pemprov Banten menggandeng FSPP dalam menyalurkan dana hibah Ponpes yang dinilai tidak terbuka karena klaim yang dilakukan seolah-olah seluruh pesantren di Banten di bawah koordinasi mitra tersebut.

“Oleh karena itu FSPP dan Gubernur Banten harus diperiksa juga, diselidiki apakah terlibat atau tidak, baik secara langsung atau tidak langsung, apakah terjadi karena kelalaian atau kesengajaan,” ujar Matin, melalui pesan whatsapp, Minggu (9/5/2021).

Menurutnya, mudah untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab terhadap kasus korupsi ini dengan mengajukan pertanyaannya siapa yang bertanggungjawab terhadap data data Ponpes dan siapa yang memverifikasinya.

Ia mempertanyakan, siapa yang membangun sistem pemberian dana hibah itu. Dan siapa yang melakukan perubahan data dan mitra yang menampung data dan dana hibah. Maka kata Matin, kemungkinan hal itu dilakukan oleh FSPP.

Jangankan pesantren fiktif, sambung dia, pesantren yang baru saja seharusnya belum boleh karena pesantren yang sudah berjalan sekian tahun biasanya yang boleh menerima.

Ketua Majelis Pesantren Salafiyah Banten ini mengungkapkan, selain ada bantuan dana hibah untuk pesantren ada dana bantuan untuk organisasi yang diterima oleh FSPP, kabarnya sebesar 500 juta.

“Jadi apapun dalih pemotongan ke pesantren merupakan suatu pembodohan karena FSPP sudah mendapatkan bantuan operasional untuk melakukan pendataan pesantren. Orang-orang yang melakukan kesalahan dilapangn sudah pasti diperiksa, seperti yang sudah menjadi tersangka saat ini tetapi perlu diingat bahwa korupsi pasti tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi sistematis,” ungkap pimpinan Ponpes Al Fatoniyah ini.

Bahkan, dikatakan Matin, perlu diketahui bahwa FSPP tidak jelas dalam melakukan pembinaan terhadap pesantren. Ia menduga pembinaan yang dilakukan oleh FSSP hanya untuk keperluan dana hibah.

“Bayangkan prosopal, akte notaris dan laporan diduga dibuatkan secara kolektif. Ini namanya pembodohan, oleh karena itu dalam konteks ini FSPP harus bertanggungjawab, bukan berarti ini tuduhan adanya korupsi oleh FSPP, tetapi dengan adanya kasus ini FSPP jangan lepas tanggungjawab,” katanya.

“Siapa yang bertanggungjawab terhadap regulasi, data dan rekomendasi? Artinya Gubernur dan FSPP harus diperiksa. Kedepan, hal seperti harus disudahi. Pesantren jangan dijadikan sarang penyamun,” tandasnya. [Red/Roy]

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

10,549FansSuka
6,768PengikutMengikuti
33,600PelangganBerlangganan
spot_img
- Advertisement -spot_img

Artikel Terbaru