JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai langkah awal, BKN mulai melakukan pemetaan potensi dan kompetensi (talent mapping) yang ini akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat.
Asesmen ini dilaksanakan setelah penerbitan landasan hukum pemindahan ibu kota negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Asesmen ditarget mulai pada pada September 2022.
Dikutip dari keterangan tertulis BKN, Senin (1/8/2022), untuk merealisasikan tugas pemindahan ASN ke IKN, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN.
Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN yang mengusung konsep smart city dan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE).
Kebutuhan yang diperlukan adalah kompetensi manajerial dan sosiokultural, kompetensi literasi digital dan emerging skills. Instrumen atau metode asesmen ini dirancang berbasis IT yang dapat digunakan secara masal sehingga lebih efisien dan lebih cepat serta telah terintegrasi dengan SI-ASN.
Kedua, BKN juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ke PNS yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi 5 klaster.
BKN menargetkan pengembangan instrumen atau alat ukur penilaian kompetensi ini akan selesai pada September 2022 sehingga pelaksanaan pemetaan penilaian kompetensi bagi ASN Instansi Pusat dapat dimulai pada 2022.
Pada pelaksanaan pemetaan kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan sejumlah 60.000 ASN, meliputi 20 ribu ASN di tahun 2022 dan 40 ribu ASN pada tahun 2023. []
