Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Rabu, (3/2) di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto No.1 Senayan, Jakarta. Adapun rapat tersebut diagendakan untuk membahas evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020, pelaksanaan APBN 2021, dan isu-isu aktual tentang keamanan siber.
Hadir secara langsung Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian beserta jajarannya. Hinsa mengatakan, eksistensi BSSN dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) melalui Program Prioritas Nasional dalam Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik, BSSN mengusung program prioritas berupa penguatan NSOC (National Security Operations Center), dan pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
Dalam kesempatan tersebut, Hisna juga menjelaskan selama periode 2020, BSSN berhasil merealisasikan 10 Program RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dengan realisasi anggaran sebesar 98,97%, yaitu Pembuatan Indeks Keamanan Siber Nasional, Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber, Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat Interopabilitas, Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah, Pelaksanaan National Cyber Exercise Drill Test, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber, Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi, Pembangunan Kapabilitas CSIRT, Perluasan Cakupan Area NSOC, dan Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.
Terkait dengan isu aktual, pada tahun 2020, BSSN juga telah menyusun Strategi Nasional Keamanan Siber Republik Indonesia (SNKS RI) sebagai langkah nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber. SNKS RI Indonesia melibatkan para pemangku kepentingan keamanan siber nasional Indonesia yang disebut dengan Quad Helix, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas.
