SERANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten menyerukan kepada seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Provinsi Banten, untuk mengawal 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dinilai telah melukai hati rakyat.
Sebagai agent perubahan, BEM Banten menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak mengutamakan kepetingan rakyat.
“Kami sebagai bagian dari elemen mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Koordinator BEM Banten, Bagas Yulianto, Kamis, 23 Januari 2025.
“Selama 100 hari terakhir, kebijakan Kabinet Merah Putih justru menambah penderitaan rakyat, salah satunya melalui proyek PIK 2 yang lebih mengutamakan kepentingan elite dibandingkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Senada disampaikan Sekretaris Jenderal BEM Banten, Geri Wijaya. Ia mengatakan, dalam 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih, telah muncul berbagai kebijakan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
Dirinya juga menegaskan sikap tegasnya dalam menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Indah Kapuk (PIK) 2.
Proyek ini dinilai menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir, baik di wilayah Kabupaten Serang maupun Kabupaten Tangerang.
“Proyek ini bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada oligarki. PIK 2 lebih mengutamakan kepentingan investor dan segelintir elite dibandingkan kesejahteraan rakyat. Hal ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan,” kata Geri.
Belum lagi persoalan reklamasi yang dilakukan dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa memperhatikan nasib nelayan dan masyarakat lokal yang terancam kehilangan mata pencaharian serta menghadapi resiko kerusakan lingkungan.
“Reklamasi besar-besaran yang dilakukan di kawasan tersebut tidak hanya memusnahkan habitat laut, tetapi juga menyebabkan erosi pantai yang mengancam wilayah pesisir Banten,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, dikatkan Geri, pihaknya akan menggelar diskusi publik dan aksi besar besaran untuk menyuarakan problematika yang ada di Banten dan mengevaluasi 100 kerja kabinet merah putih.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar oleh pemerintah.
“Kami mengajak seluruh BEM se-Banten untuk bergandengan tangan dan membersamai dalam mengawal kebijakan pemerintah, dan menolak proyek-proyek yang merugikan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia,” tandasnya.(Roy)