SERANG, Sultantv.co – Ketua Perkumpulan Urang Banten (PUB) Taufikrohman mengatakan bahwa Politik Uang Biang Kerok Oligarki dan Dinasti di Banten.
Hal itu ia sampaikan pada saat menyampaikan pidato sambutan dalam acara Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten yang ke 23 tahun di Gedung DPRD Provinsi Banten pada Rabu (4/10).
“Dari sistem yang berduit itu tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik,” terangnya.
Ia mengatakan politik seperti itu, sangat berbahaya dan dapat memicu ketidakadilan.
Kata dia, dengan adanya politik uang akan melahirkan sistem yang korup, tentunya hal itu akan menjadi penyebab rusaknya suatu tatanan pemerintahan.
“Very high cost politik ini harus jadi pikiran kita semua karena high cost politik ini justru menjadi sistem yang merusak good governance yang menimbulkan korupsi yang merajalela di mana-mana,” jelasnya.
Ia juga mengatakan di mata para pengamat politik Provinsi Banten sangat lekat dengan dinasti dan oligarki.
“Oligarki politik, dinasti politik tolong dikurangi di Banten. Ini dalam catatan para pengamat politik di Jakarta termasuk politik yang dikuasai oleh keluarga,” katanya.
Menurutnya, dinasti politik merupakan masalah karena dapat menjadi pemicu ketidakadilan.
Ketidakadilan yang dimaksud olehnya adalah orang-orang yang dianggap bukan dari kalangan keluarga memiliki kesempatan yang kecil untuk dapat berkiprah dalam dunia politik, meski ia dianggap memiliki potensi sebagai politisi.
“Politik yang dikuasai oleh keluarga penguasaan politik oleh keluarga itu pada hakekatnya menimbulkan ketidakadilan dan orang-orang terbaik di negeri Banten ini tidak akan untuk memperbaiki negeri,” katanya.
Selain menjadi pemicu ketidak adilan, dinasti politik juga dapat merusak tatanan demokrasi.
“Penguasaan politik oleh keluarga itu pada hakekatnya menimbulkan ketidak adilan, dan pada dasarnya adalah merusak demokrasi,” ujarnya.
Ia juga mengatakan permasalahan tersebut dapat dihentaskan jika semua berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tersebut secara tegas hingga ke akar-akarnya.
“Harus diperbaiki, siapa yang memperbaiki? Para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaikinya bagaimana memperbaiki undang-undang nya bagaimana agar biaya politik yang tinggi itu bisa dikurangi,” tandasnya. (Fik)
