SERANG – Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Banten bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang dalam wadah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banten telah melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Banten 2023 di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Jumat (1/9).
Kegiatan itu, dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat beserta Forkopimda dan para pejabat di Kabupaten/Kota se-Banten.
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan pangan yang mengedepankan strategi hulu ke hilir guna tercapainya ketahanan pangan dan pengendalian inflasi yang bersumber dari harga pangan yang bergejolak.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat menyampaikan bahwa kegiatan GNPIP ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 pada 31 Agustus lalu yang menekankan perlunya sinergitas dan inovasi dalam upaya pengendalian inflasi.
“GNPIP ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rakornas pengendalian inflasi 2023,” katanya.
Kata dia, upaya TPID Provinsi Banten dalam pengendalian inflasi telah membuahkan hasil, terpantau dari capaian inflasi bulan Agustus 2023 yang mencatat deflasi sebesar 0,12 Persen (mtm), dan diperkirakan hingga akhir tahun inflasi Banten akan tercapai pada rentang sasarannya.
Sejalan dengan itu, kehadiran pemerintah dan negara dalam GNPIP kali ini menjadi penting, khususnya dalam me-manage ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.
Di sisi lain, TPID Provinsi Banten telah memiliki program strategi dalam upaya pengendalian inflasi di Banten yaitu, mencanangkan Kabupaten Serang sebagai sentra produksi cabai nasional melalui momentum GNPIP, dan menginisiasi implementasi pasar lingkungan di Kota Serang untuk menjawab keterbatasan jumlah pasar di Banten dibanding daerah lain di Jawa.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap bahwa isu penanganan inflasi dapat dihadapi melalui sinergi bersama Pemda dan seluruh pihak dalam mengambil langkah-langkah strategis sesuai arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023.
“Berharap Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersinergi lebih erat dan kuat untuk mengendalikan inflasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor pariwisata, serta peningkatan investasi demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terkait ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Bapanas terus mendorong peningkatan hasil produksi pangan, intensifikasi pertanian, termasuk spesifikasi beras dalam arti luas dan implementasi pompanisasi untuk ketersediaan air di sentra produksi untuk menjawab tantangan El Nino yang sedang melanda.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Bank Indonesia atas penyelenggaraan GNPIP Provinsi Banten 2023 dan sinergi kolaborasi nyata dalam pengendalian inflasi di Banten.
“Inflasi Banten masih terkendali dan berada di bawah capaian nasional. Di sisi lain, berdasarkan hasil pantauan Bapanas, saat ini meski Banten berada pada urutan ke-8 produksi beras nasional, Banten masih mengalami defisit beras sebesar 253 ribu ton,” katanya.
Hal ini dikarenakan kebutuhan beras di Banten sebesar 1,25 Juta ton, sementara produksi hanya sebesar 1,01 Juta ton. Ke depan, Bapanas akan terus mendorong peningkatan harga diterima petani untuk menambah jumlah petani secara nasional termasuk Banten.
Lebih lanjut Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini sudah berada pada level di atas 100 dan lebih baik dari capaian tahun lalu. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan petani, khususnya pada komoditas padi dan jagung.
Di sisi lain, Bapanas mendorong setiap Pemda untuk memiliki Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjawab tantangan adanya kondisi defisit neraca pangan, khususnya menjelang tibanya HBKN dan Pilkada.
Hal ini perlu disiapkan, termasuk oleh daerah yang menjadi sentra produksi beras seperti Banten. Pemda didorong untuk bersinergi dengan Bulog untuk pemanfaatan gudang Bulog dalam pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Disamping itu, stabilisasi harga pangan menjadi hal yang krusial dilakukan oleh semua pihak, termasuk pada komoditas beras yang peningkatan harganya akan berpengaruh signifikan terhadap tekanan inflasi Banten. (Fik)
