JAKARTA – Menanggapi maraknya kasus kebocoran dan pencurian data belakangan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera bereaksi.
“Kami akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi dan tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
Guna mengantisipasi serangan Bjorka, KPU khusus meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Idham meyakini aparat penegak hukum dapat segera mengungkap siapa sosok Bjorka tersebut.
“Kami kan juga sudah membentuk Gugus Tugas Keamanan Siber. Nah nanti kami akan koordinasikan dengan Gugus Keamanan Siber,” sambungnya.
KPU menyatakan data digital milik KPU tidak diretas. Oleh sebab itu, KPU pun berupaya memastikan data milik penyenggara pemilu tersebut tetap aman kendati banyak serangan peretas.
“Di dunia digital, bicara tentang aksi peretasan itu biasa terjadi bukan hal yang baru,” jelas Idham.
Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas “Bjorka”.
Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username “Bjorka” dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M” (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).
Dugaan kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir. []
