JAKARTA – Partai Demokrat membebaskan para kadernya untuk ikut berunjuk rasa turun ke jalan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang saat ini dinilai menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Perwakilan Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya hati.
“Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif, tak punya hati,” ujar Kamhar lewat keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuang, Adian Napitupulu, angkat bicara mengenai sikap Partai Demokrat tersebut. Dia bahkan menyarankan agar para kader Partai Demokrat belajar matematika dan sejarah.
Adian menjelaskan, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), total kenaikan harga BBM (Premium) mencapai Rp4.690. Sementara, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite hanya sebesar Rp3.500.
“Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp1.190 dari Jokowi,” ujarnya.
Selain itu, Adian juga menyinggung perbandingan kebijakan upah minimum era kepemimpinan SBY dan Jokowi. Ia mengungkapkan, di era kepemimpinan SBY, upah minimum DKI sebesar Rp2.200.000 pada tahun 2013. Dengan harga BBM saat itu sebesar Rp6.500 per liter, maka upah satu bulan hanya bisa mendapatkan 338 liter per bulan.
Sedangkan, di era kepemimpinan Jokowi, BBM seharga Rp10.000 dengan upah minimum sebesar Rp4.641.000 per bulan. Maka jika dihitung, upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM setiap bulan.
“Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter,” ujarnya.
Adian pun membeberkan bahwa di era kepemimpinan SBY masih terdapat “mafia” terorganisir dan masif, yaitu Petral. Ia menyebut, embrio Petral sudah ada sejak awal orde Baru, yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Sedangkan, di era kepemimpinan Jokowi, Petral telah dibubarkan sejak tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik.
Terkait pencapaian pembangunan, khususnya jalan tol, Adian menyebut SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Padahal, menurutnya, pembangunan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi.
Sedangkan, di era kepemimpinan Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir mencapai 10 kali lipat dibanding era kepemimpinan SBY, yaitu 1.900 km.
“Kalau mau dihitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa, sepanjang 304.490 km. Maka setiap detik, Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan, dikali lebar yang berbeda-beda,” imbuhnya.
Adian berkesimpulan, dari perbandingan angka-angka tersebut, maka era kepemimpinan SBY merupakan era kesedihan bagi semua masyarakat Indonesia, kecuali mereka yang berkuasa saat itu.
“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan, maka perbandingan itu logis, tidak anti-logika dan ahistoris,” pungkasnya. []
