JAKARTA – Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar mengatakan, jika saat ini telah diketahui ada sembilan Anggota DPR RI dan 80 orang staf pegawai dari kalangan ASN, PPNASN dan tenaga ahli para Anggota DPR RI yang terkonfirmasi Covid-19.
Dikatakan pula, jika dirinya belum dapat memastikan apakah sembilan Anggota Dewan beserta 80 orang lainnya itu terinfeksi varian Omicron.
“Ini tentu dengan gejala yang ada, kami melakukan tracing, swab antigen, PCR. Jadi kalau spesifik itu Omicron atau bukan, kami minta baik anggota maupun dari Setjen itu melakukan karantina mandiri. Sambil kami monitor semua apakah kriteria gejala Omicron itu ada atau tidak, sejauh ini semua masih positif,” Ucapnya melalui keterangan pers di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis (3/2/2022).
Terkait hal tersebut, Indra menyampaikan jika pihalknya telah memperketat protokol kesehatan di lingkungan DPR RI guna pencegahan penularan Covid-19 varian omicron.
“Sebenarnya pengetatan protokol kesehatan serta pembatasan aktivitas mulai dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2022 lalu, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada semua unit kerja di DPR RI untuk mewaspadai meluasnya varian Omicron,” Ujarnya.
Selain itu, Indra juga mengungkapkan, bahwa sejak 26 Januari 2022 lalu, seluruh kegiatan di lingkungan Kompleks Parlemen telah dibatasi, baik jumlah kehadiran maupun jam kerja para staf.
“Nah untuk di lingkungan Setjen sudah dilakukan edaran pada 26 Januari lalu, maksimal kegiatan berupa work from home (WFH) dan work from office (WFO) dibagi menjadi 50 persen – 50 persen. Kemudian untuk jam kerja juga begitu kita batasi sampai dengan hari biasa yaitu pukul 15.00, hari Jumat sampai pukul 15.30,” ungkap Indra.
Sementara itu, terkait wacana lockdown di Kompleks Parlemen. Ia mengatakan hal tersebut merupakan inisiatif di masing-masing AKD.
“Saya sudah mendengar MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI telah mengambil inisiatif itu, di Komisi I sudah mengambil inisiatif itu. Bahkan juga di lingkungan kerja Pimpinan di lantai 4 sampai seminggu ke depan akan dievaluasi, dan saat ini lockdown masih menjadi inisiatif di masing-masing AKD,” tukasnya. (Rhm)
