Menyikapi aksi-aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, para tokoh agama melakukan rapat kordinasi pada Senin (12/10/2020). Kegiatan yang bertempat di gedung MUI Provinsi Banten ini dihadiri Ketua MUI Prov Banten/FKUB Prov Banten KH AM Romly dan tokoh lain seperti H Embay Mulya Syarif, Syukron Makmun, Pendeta Beni Halim, dan beberapa tokoh ormas-ormas islam dan pimpinan majelis-majelis agama yang berjumlah 25 orang.
“Pertemuan ini bertujuan untuk meredam gejolak atau dinamika yang ada saat ini,” jelas KH AM Romly saat sambutan.
Dalam aksi-aksi saat ini, menurutnya, masuk kaum anarkis atau kelompok anarko. “Oleh karena itu kami mengundang tokoh ormas Islam dan majelis agama agar situasi ini tidak mempengaruhi tatanan kerukunan umat di Banten. Sehingga situasi tetap kondusif,” jelas dia.
“Kami pimpinan ormas islam dan pimpinan majelis agama se-Provinsi Banten menyadari akan tanggung jawab moral yg kami emban untuk menjaga situasi dan kondisi Banten tetap aman dan damai serta masyarakat tetap hidup rukun dan bersatu,” lanjutnya.
Dari pertemuan ini, ada lima poin pernyataan sikap dari pimpinan ormas dan pimpinan majelis-majelis agama. Poin pertama, masyarakat Banten menolak setiap unjuk rasa yang merusak fasilitas umum dan ketertiban masyarakat. Kedua, terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja agar mengajukan judical review melalui MA.
Poin ketiga, menolak setiap ajakan apapun yang akan melengserkan kepemimpinan nasional. Keempat, mendorong masyarakat Banten untuk bersatu menanggulangi Covid-19. Dan kelima, mengajak masyarakat untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap dari para pimpinan Ormas dan pimpinan majelis agama se-Provinsi Banten.
Menanggapi ini, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengapresiasi langkah yang digagas MUI Prov Banten. “Ini dalam rangka menciptakan suasana yang damai dan sejuk juga memperkokoh persatuan dan kesatuan di Provinsi Banten,” tuturnya. [sultantv]
