CILEGON – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Almuktabar meminta agar organisasi masyarakat Paguyuban Warga Banten (Puwnten) menjadi kontrol sosial di Banten.
Organisasi tersebut, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam memulihkan ekonomi pascapandemi covid-19.
“Saya adalah bagian dari Puwnten, sejak tahun 2003. Namun saya baru tahu kalau sampe sekarang tetep masih tercatat sebagai kepengurusan. Ini akan ada kepengurusan baru. Tentu harapannya Puwnten bisa jadi sosial kontrol publik. Kemudian kalau kita lihat program kerjanya ada MoU digitalisasi. Nah ini akan sangat berkontribusi kepada pembanguan di Provinsi Banten,” kata Almuktabar di Cilegon, Sabtu (18/6), usai menghadiri kegiatan pemilihan ketua Puwnten .
Lebih lanjut, Almuktabar meminta agar program yang dijalankan Puwnten berdampak pada kesejahteraan warga Banten.
Tidak hanya itu, menurut Almuktabar, program ekonomi kerakyatan yang berbasis digital dinilai perlu untuk dibangun menghadapi era digitalisasi 4.0.
“Digitalisasi pendidikan sudah tidak bisa kita pungkiri. Pandemi covid membuktikan kita komunikasi dengan digitalisasi bagian dari solusi atas kita membuat cakupan yang lebih luas. Proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.
Puwnten, kata dia, adalah organisasi lama yang kelahirannya sebelum Provinsi Banten berdiri. Untuk itu, dia menitipkan kepada kepengurusan baru wadah bagi orang Banten yang saat ini dinakhodai oleh Direktur Utama PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Agus Nizar Vidiansyah ini mampu memanfaatkan zaman digital dengan membangun marketplace tersendiri.
“Tadi ada informasi bahwa akan ada internet murah dan seterusnya, tentu itu akan kita optimalkan dalam dunia pendidikan dan juga daya dukung kepada ekonomi kita tahu ada marketplace dan seterusnya untuk tata kelola nilai tambah dari industrialisasi dalam berbagai hal,” ujarnya.
Sementara, Ketua Puwnten, Agus Nizar Vidiansyah mengatakan, pihaknya akan merapihkan dulu struktur organisasi dan menyambut baik usulan Pj Gubernur Banten untuk menjadi kontrol sosial dan membangun ekonomi kerakyatan.
“Puwnten ini konon katanya tadi disampaikan bahwa ini sejarahnya panjang, bahkan lebih tua dari Provinsi Banten ini sendiri. Jadi Puwnten ini harus terus eksistensinya berlanjut supaya seluruh potensi Banten ini bisa teraktualisasi menjadi kesejahteraan masyarakat Banten,” tandasnya. (mam)
