JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta di kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono memutuskan untuk meneruskan program DP 0 Rupiah di ibu kota.
DP 0 Rupiah merupakan janji kampanye Anies Baswedan bersama pasangannya kala itu Sandiaga Uno dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI pada 2017 lalu.
“Itu kan kemarin udah B2B atau Business to Business kan, sarana jaya, tetap jalan,” kata Pj Gubernur Heru Budi di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Pembangunan Sarana Jaya tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun Rumah DP 0 Rupiah dalam APBD 2023.
Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya akhirnya batal mengusulkan anggaran proyek Rumah DP 0 Rupiah dalam APBD 2023.
Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI juga tidak menganggarkan pembangunan rumah tanpa DP ini.
Kepala DPRKP DKI Sarjoko menuturkan, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.
“Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta,” paparnya.
Lebih lanjut, Sarjoko menyampaikan bahwa program DP 0 Rupiah dijalankan dengan dana dari pengembang yakni Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI melalui pos pembiayaan.
Sarjoko menyebut BPKD lah yang bakal mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Kata dia, dana FPPR ini saja yang akan disediakan Pemprov DKI APBD nya.
“Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan,” jelas dia. []
