SERANG – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek dan Provinsi Banten (KOJT) mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir 2023 di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan di masing-masing sektor industri keuangan dan secara keseluruhan stabilitas pertumbuhan di sektor jasa keuangan Provinsi Banten tetap terjaga, serta profil risiko dan likuiditas yang memadai.
Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, penghimpunan dana Bank Umum di Banten tumbuh sebesar 4,81 persen yoy menjadi Rp264,01 triliun pada Desember 2023 dan penghimpunan dana BPR dan BPRS tumbuh 12,98 persen yoy menjadi Rp5,48 triliun.
“Kualitas kredit perbankan masih terjaga dengan rasio NPL gross Bank Umum sebesar 1,73 persen di Banten, sedangkan rasio NPL gross BPR dan BPRS di Banten sebesar 7,63 persen,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (15/2/2024).
Ia menjelaskan, dukungan Bank Umum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Banten melalui kredit tumbuh sebesar 8,04 persen yoy menjadi Rp38,14 triliun.
Kemampuan debitur di wilayah Banten pasca pandemi Covid19 terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tercermin dari terus menurunnya jumlah Kredit yang direstrukturisasi, turun 18,59 persen yoy menjadi Rp33,29 triliun pada Desember 2023 di Provinsi Banten.
Ia menuturkan, kinerja fintech peer to peer (P2P) lending di Banten pada outstanding pinjaman atau jumlah pinjaman beredar mengalami pertumbuhan sebesar 14,15 persen yoy dengan TWP 90 bulan November 2023 sebesar 2,19 persen.
“Jumlah penerima pinjaman yang aktif di Banten turut mengalami penurunan sebesar -27,91 persen yoy dari 2,01 juta entitas pada November 2022 menjadi 1,45 juta entitas pada November 2023,” ujarnya.
Sementara itu, kata Roberto, dalam rangka meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Provinsi Banten, KOJT bersama stakeholders terkait lainnya secara rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan.
Sepanjang 2023, KOJT telah menyelenggarakan 67 kegiatan edukasi di berbagai Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, di mana 67 kegiatan edukasi dimaksud telah diikuti oleh 4.444 peserta yang berasal dari kalangan pelaku UMKM, komunitas perempuan, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum.
Selain itu, dalam KOJT juga senantiasa membuka layanan konsumen berupa penerimaan pengaduan dan pemberian informasi riwayat kredit/pembiayaan secara online maupun offline.
“Sampai dengan 31 Desember 2023, KOJT telah menerima 160 layanan pengaduan, 8 permintaan informasi dan 5.639 permintaan informasi Debitur,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dalam rangka meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, KOJT bermitra dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di mana seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta dan Banten telah membentuk TPAKD.
“Secara garis besar, terdapat tiga program utama yang diimplementasikan oleh masing-masing TPAKD di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program pemberdayaan UMKM dan Green Economy,” paparnya. (Fik)
