CILEGON – Rencana penggunaan hak interpelasi yang tadinya akan dilaksanakan pada Senin (17/1), akhirnya diundur. Ini lantaran paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota dewan atau minimal setengahnya, justru tak memenuhi kuorum.
Padahal rencana penggunaan hak interpelasi sudah jauh-jauh hari digodok di badan musyawarah (Bamus).
Berdasarkan data kehadiran dan pantauan di lokasi, jumlah anggota yang hadir hanya 14 orang. Fraksi Golkar sembilan orang, Fraksi PDIP empat orang, dan Fraksi Nasdem-PKB satu orang.
“Minimal kuorum atau setengahnya yaitu 20 orang saja, paripurna penggunaan hak interpelasi tetap akan berjalan. Tapi ini kan tidak,” ujar Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj kepada media di kantornya.
Yang lebih mengejutkan lagi, Fraksi Gerindra yang notabenenya adalah mitra politiknya Golkar, di luar dugaan justru tidak hadir satu pun anggotanya. Padahal, sejak awal, Fraksi Gerindra yang kelihatan getol menggulirkan penggunaan hak interpelasi.
Ketua DPRD Cilegon Isro Mikraj mengatakan, karena tidak memenuhi kuorum, berdasarkan tata tertib, diundur satu jam.
“Tapi setelah satu jam masih belum juga kuorum atau pada belum datang, ya diundur selama tiga hari,” kata Isro.
Isro menambahkan, Fraksi PDIP yang tadinya tidak memberikan sikap, justru datang dan hadir pada agenda paripurna penggunaan hak interpelasi tersebut.
“Yah itulah politik. Yang semula sudah sepakat Golkar, Gerindra, dan Nasdem-PKB, justru Gerindra tidak datang,” imbuh politisi dapil Citangkil-Ciwandan ini.
Diketahui, sejak dari pilkada 2020, Golkar, Gerindra, dan Nasdem-PKB sudah menjadi koalisi. (mam)
