SERANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten mengadakan diskusi publik bertajuk “Evaluasi 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih dan Menyoal Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Indah Kapuk (PIK) 2”, di Cafe Leudeg, Kota Serang, Sabtu, 25 Januari 2025.
Perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Banten hadir dan menyampaikan pandangan kritis, terkait program nasional dan kebijakan pembangunan yang tengah berlangsung.
Koordinator BEM Banten, Bagas Yulianto, mengaku kecewa atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran Kabinet Merah Putih lantaran tidak mampu dalam bekerja dan dinilai tidak kompak.
“Kami kecewa terhadap Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama, yang belum menunjukkan perubahan signifikan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Ditambah tidak kompak dalam satu suara untuk menyikapi isu pagar laut dan PSN PIK 2,” kata Bagas.
Sekjend BEM Banten, Geri Wijaya menyerukan konsolidasi dan teknis lapangan (teklap) aksi yang akan dilakukan Selasa lusa, 28 Januari 2025.
“Kami Bem Banten Bersatu mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa se-Provinsi Banten untuk terlibat dalam konsolidasi akbar dan teklap aksi, untuk menyikapi 100 hari kinerja kabinet merah putih dan hentikan pembangunan mega proyek PIK 2. Kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa secara terbuka,” tegas dia.
Senada disampaikan Presma maupun BEM dari masing-masing perguruan tinggi, yang tergabung dalam BEM Banten, turut menyuarakan sikap tegasnya.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Asrul menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo-Gibran masih belum berjalan secara efisien.
“Program ini belum menunjukkan keselarasan antar kementerian terkait, sehingga implementasinya belum optimal,” ujarnya.
Asrul juga menyoroti perihal Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2, bahwa saat ini pihaknya mengambil sikap hati-hati.
“Kami tidak ingin terburu-buru dalam menentukan dukungan atau penolakan. Kami berada di posisi tengah untuk menghindari blunder yang bisa muncul dalam menyikapi isu ini,” tegasnya.
Presma Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Budi (STIA Budi) Rangkasbitung, Yovan juga menyoroti kelemahan program MBG, khususnya di wilayah Rangkasbitung.
“Kami menemukan banyak permasalahan seperti distribusi susu basi yang justru jauh dari konsep makanan bergizi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan pada program tersebut,” kata Yovan.
Bahkan, dirinya secara tegas menolak pembangunan PIK 2 di wilayah Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Serang.
“Proyek ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kebudayaan Indonesia. Pembangunan seperti ini hanya akan memperparah ketimpangan yang ada,” kata Yovan.
Presma Universitas Faletehan, Fauzan turut memberikan kritik terkait peran Kementerian Kesehatan dalam program MBG.
“Kementerian Kesehatan seharusnya berperan lebih aktif sebagai pengendali utama untuk memastikan tujuan program tercapai, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas,” jelas Fauzan.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menolak terhadap rencana pembangunan proyek PIK 2 di wilayah Banten.
“Pembangunan PIK 2 melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya,” tandasnya.(Roy)
