BerandaBERITAEkonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berkeadilan Jika Pratik Ekonomi Rente Dihapus

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berkeadilan Jika Pratik Ekonomi Rente Dihapus

JAKARTA, Sultantv.co – Menyikapi kondisi perekonomian Indonesia yang terjerat praktik rente, Persatuan Wartawan Jakarta (PWJ) menggelar diskusi dengan tema Bongkar Ekonomi Rente di Logika Kopi Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Diskusi ini menghadirkan Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik, Ekonom CORE Dipo Satria Ramli, dan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ketiga narasumber menegaskan bahwa praktik ekonomi rente harus dihapuskan untuk memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi mampu memberikan manfaat bagi seluruh rakyaat Indonesia, tak hanya segelintir kelompok.

Sugiyanto Emik menegaskan praktik ekonomi rente hanya bisa dihapuskan dari Indonesia, jika Presiden Prabowo Subianto secara tegas mendeklarasikan pemberantasan ekonomi rente dan diaplikasikan pada seluruh sektor dari hulu ke hilir. Dan kebijakan memberantas rente ini harus dilakukan dengan konsisten dan disertai pengawasan yang ketat.

Ia menyampaikan aktivitas rente sebenarnya sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda, peenjajahan Jepang, hingga di era Orde Baru, bahkan di era saat ini.

“Di era saat ini, praktik rente ini bisa diterjemahkan sebagai pemanfaatan sektor ekonomi dengan tidak melewati prosedur yang sah. Bisa melewati perizinan yang sah,” kata Sugiyanto.

Ia menyatakan, yang pertama menjadi kunci dari ekonomi rente ini adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang berikutnya adalah para pengusaha, makelar, hingga politisi.

“Karena apa, pemerintah lah yang mengeluarkan perizinan, regulasi. Misalnya, tambang itu kan yang mengeluarkan izinnya kementerian atau pemerintah daerah,” ucapnya.

Sugiyanto menegaskan menuntaskan ekonomi rente ini bukan lah hal yang mudah. Karena, membuka skema ekonomi rente ini berarti membuka jaringan dari pemerintah ke kaki tangannya. Dan untuk membenahi perekonomian Indonesia ini, maka baik pemerintah-dalam hal ini pejabat negara- dan masyarakat harus memiliki tekad untuk menuntaskan hingga akarnya.

“Harus ada gebrakan tingkat tinggi dari pemimpin. Gak cukup hanya masyarakat. Satgas itu juga bohong. Cang cing cau aja itu. Jadi, harus kepalanya dulu. Kalau kepala-nya baik, maka bawahnya juga akan baik. Presiden harus berani dan tegas untuk mendeklarasikan praktik rente,” tegasnya.

Senada, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan memberantas praktik ekonomi rente di Indonesia tak cukup hanya mengandalkan Presiden Prabowo Subianto saja, tapi harus didukung oleh kemauan politik Anggota DPR RI.

“Sistem neoliberalisme dan kapitalisme ini jelas bertentangan pasal 33 UUD 1945. Tak mungkin sistem keuangan yang berbasis suku bunga bisa diselaraskan dengan Pasal 33 yang mendasarkan ekonomi kita pada asas kekeluargaan dan mengedepankan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” kata Defiyan.

Sebagai contoh, ia mengutip laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menyatakan mayoritas pengaduan konsumen adalah terkait masalah keuangan, dimana lebih dari 67 persen terjerat masalah pinjol.

“Apa masalahnya pinjaman online ini? Kita harus melihat bahwa perbankan kita secara keseluruhan itu adalah perbankan yang menggunakan pendekatan sistem kapitalisme, tidak jauh bedanya dengan ekonomi rente yang dulu dijalankan VOC dan kolonisme Belanda. Hutang bunga berbunga juga. Dan banyak masyarakat kita yang terjerat. Hutang-hutang yang kemudian bunga berbunga. Minjamnya 10 juta, bayarnya bisa 40 juta,” paparnya.

Defiyan menegaskan bahwa hal ini harus dicermati oleh pemerintah lalu kemudiaan membenahi sistemnya agar sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, dengan melakukan penataan sistem kelembagaan, sistem struktur dan kultur kelembagaan perbankan umum.

“Kenapa masyarakat kita lebih memilih pinjol? Aksesnya mudah, pencairannya cepat, langsung diterima walaupun kemudian bunganya tinggi. Ini karena masyarakat kita menghadapi biaya hidup yang semakin komplek, yang semakin banyak. Sementara, social welfare yang dijanjikan belum bisa dilaksanakan, karena sistem kapitalisme itu sedang beroperasi di negara yang berdasarkan Pancasila dan UU,” tegasnya.

Ekonom CORE Dipo Satria Ramli menegaskan bahwa pemerintah harus lebih keras dalam menerapkan aturan-aturan di bidang perekonomian, termasuk memastikan pejabat publik tidak terlibat dalam ekosistem rente tersebut.

“Saya dulu pernah bertanya ke ayah saya, Rizal Ramli, kenapa Indonesia belum mempunyai lembaga seperti IMDB atau Temasek. Ayah saya menjawab, karena orang Indonesia belum se-profesional itu, tata kelolanya belum benar. Karena itu, zaman Ibu Mega, zamannya Pak SBY, ini belum bisa diwujudkan. Dan kekhawatiran ini terlihat pada tata kelola Danantara, yang seperti kita tahu banyak sekali rangkap jabatan dan tidak terlihat transparansi,” kata Dipo.

Tata kelola ekonomi harus dijalankan secara transparan dan prudent serta tak memberi celah pada praktik-praktik rente, yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok, dan dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan kompeten di bidangnya.

“Ini juga termasuk tata kelola pangan. Jangan sampai harga pangan melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat, sementara sekelompok orang menikmati keuntungan, di tengah sulitnya kehidupan masyarakat,” tandasnya.(***)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular