BerandaBERITADukung Wacana Penarikan Retribusi Limbah Sampah MBG, Bapenda Kab Serang Ingatkan Harus...

Dukung Wacana Penarikan Retribusi Limbah Sampah MBG, Bapenda Kab Serang Ingatkan Harus Sesuai Aturan Regulasi

SERANG, Sultantv.co – Wacana pengenaan retribusi terhadap limbah sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat dukungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang.

Namun, seluruh tahapan tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, menyampaikan tanggapan terkait rencana tersebut setelah adanya dorongan dari Wakil Bupati Serang untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor persampahan.

Ia menyatakan bahwa selama pengaturannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pihak Bapenda mendukung upaya tersebut.

“Selama memang itu sesuai dengan regulasinya yang dituangkan di dalam undang-undang HKPD undang-undang nomor 1 tahun 2022 saya pikir enggak ada masalah, kita dukung. Selama memang aturannya menyebutkan bahwa MBG atau salah satu limbah sampah dan lain sebagainya itu bisa menjadi potensi dari pada retribusi,” ujar Farhan, kepada wartawan, Sabtu, (21/11/2026).

Meskipun mendukung secara prinsip, Farhan menjelaskan bahwa perhitungan besaran potensi retribusi menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai OPD teknis yang paling memahami volume limbah serta karakteristik pengelolaan sampah MBG.

Setelah potensi tersebut terukur, hasilnya akan diserahkan kepada Bapenda untuk ditetapkan sebagai target retribusi tahunan.

“DLH sebagai OPD teknis yang dapat menggambarkan berapa potensi penambahan retribusi dari MBG. Setelah ada hasilnya, baru disampaikan kepada kami untuk ditetapkan sebagai target realisasi pendapatan,” jelasnya.

Rencana penetapan target retribusi tersebut nantinya akan dibahas secara mendalam dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni bersama Badan Anggaran (Banggar).

Dalam pembahasan tersebut akan dilakukan kajian menyeluruh, mulai dari kesesuaian dengan regulasi hingga kewajaran besaran potensi yang diajukan.

“Ini akan ada kajian-kajian yang melibatkan teman-teman Banggar sebagai salah satu fungsi pengawasan mereka. Apakah besarannya itu cukup masuk akal atau tidak,” katanya.

Bapenda menegaskan bahwa meskipun potensi sudah terlihat, pengenaan retribusi tidak dapat langsung diterapkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Besaran tarif, metode perhitungan — baik berdasarkan kubikasi sampah maupun perhitungan keseluruhan volume — harus dituangkan terlebih dahulu dalam Peraturan Bupati.

“Harus ada peraturan bupati yang mengatur besaran tarif dan cara perhitungannya agar penarikan retribusi sah secara hukum,” tegas Farhan.

Hingga saat ini, pembahasan teknis terkait rencana penarikan retribusi limbah sampah MBG belum dilakukan secara resmi oleh DLH.

Farhan menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui rencana tersebut, sehingga seluruh tahapan kajian teknis masih akan dilaksanakan ke depannya. (Red/ Roy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular