Polymerase chain reaction (PCR) sebagai metode pemeriksaan virus SARS Co-2 atau covid-19 dengan mendeteksi DNA virus bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar kota sebagaimana yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia belakangan menuai polemik.
Menjadi polemik lantaran ternyata tes PCR tersebut menjadi ajang bisnis bagi sebagian kalangan. Bahkan ada oknum-oknum pejabat yang terseret dalam dugaan bisnis tes PCR.
Merebaknya polemik tersebut ternyata mendapat tanggapan dari relawan Pro Jokowi (Projo) DPD Banten.
Ketua Projo DPD Banten Ahmad Sudrajat mengatakan, sekarang sudah mulai terungkap siapa saja pejabat pemerintah pusat yang ikut mengambil keuntungan dari bisnis tes PCR tersebut.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk meniadakan tes PCR bagi rakyat. Karena itu cuma merugikan masyarakat,” katanya kepada wartawan, Selasa (2/11).
Kata dia, kewajiban tes PCR bagi rakyat yang akan berpergian ke luar kota menjadi tidak masuk akal. Ini dikarenakan rakyat sudah divaksin. Bahkan sudah ada yang sampai dua dan tiga kali.
“Kalau tetap diwajibkan tes PCR,berarti kegiatan vaksinasi massal yang sampai sekarang masih berjalan,seolah dianggap tidak ada,” ujar laki-laki yang juga anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PDIP ini.
Lebih lanjut kata dia, adanya penurunan harga tes PCR menunjukkan adanya mafia. Ini dikarenakan harga tes PCR yang terus turun.
“Yang terbaru Rp300 ribu. Padahal awal covid-19 itu Rp4 juta. Dan Minggu lalu Rp1 juta. Ini kan jelas ada permainan,” imbuh Ajat.
Dikatakannya, jika tes PCR masih tetap diwajibkan, maka itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami bersama presiden akan menindak tegas para mafia yang menjadikan tes PCR ini menjadi ajang bisnis,” ujarnya.
Ajat menegaskan, pihaknya bersama presiden akan memberantas para mafia tes PCR yang sudah terang-terangan menari di atas penderitaan rakyat.[Mam]
