More

    BEM Banten Bersatu Minta Kejagung Ambil Alih Kasus Situ Ranca Gede

    SERANG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu  mendesak kejaksaan agung untuk segera mengambil alih perkara kasus alih fungsi lahan Situ Ranca Gede yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

    Situ Ranca Gede yang beralih fungsi menjadi daratan telah merugikan negara Rp 1 Triliun. Proses penanganan perkara yang ditangani pihak kejaksaan tinggi Banten dinilai lamban dan tidak berani memeriksa atau memanggil aktor pelaku utama dalam perkara yang merugikan keuangan 1 triliun.

    Hal itu, disampaikan Sekjend BEM Banten sekaligus kordinator lapangan Idan Wildan saat menggelar aksi demo di gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (11/6).

    Dengan ketidakberanian pihak Kejati banten maka kami aliansi BEM Banten Bersatu mendesak kejaksaan agung untuk mengambil alih kasus ini, dan untuk segera memeriksa dua politisi FH dan BR yang diduga kuat sebagai otak pelaku dalam kasus situ ranca gede. 

    Para mahasiswa menilai kasus Mega korupsi alih fungsi lahan di desa jakung kecamatan bandung kabupaten serang  yang mencapai 1 triliun itu dinilai lamban dalam penanganan yang dilakukan Kejati Banten. 

    “Mahasiswa mendesak tim penyidik Kejagung untuk segera memeriksa dan memanggil aktor intelektual kasus Situ Rancagede”.  ujar wildan.

    Mahasiswa menilai dalam proses perkara situ rancagede yang di tangani Kejati Banten  patut dicurigai bahwa ada upaya-upaya memperlamban dan sekaligus mengalihkan kasus ini menjadi kasus pidana biasa. Lantaran menurutnya, sejak ditangani tim penyidik Kejati Banten bulan Oktober 2023 silam, hingga saat ini kasus terkesan mandek tanpa ada perkembangan.

    Menurutnya, praktik mafia tanah dengan cara penghilangan aset pemerintah untuk kepentingan pengusaha dan elit-elit penguasa di pemerintahan harus dilawan. Bahkan kata Idan, jika praktik mafia tanah seperti ini diduga melibatkan pejabat administrasi di BPN jika ini dibiarkan akan semakin menyuburkan praktik mafia tanah di bumi Banten. 

    Sebelumnya, pada penanganan kasus Situ Rancagede, Kabupaten Serang ini tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 33 saksi telah diperiksa. Termasuk petinggi pengembang kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate dan pihak Dinas PUPR Provinsi Banten, Kepala BPKAD Banten, Kepala dan mantan kepala DPMPTSP, DLHK, Bappeda, Bapenda. Kemudian Kabag Hukum Banten dan Pemkab Serang, mantan Camat Bandung, dan kepala desa setempat. Termasuk Kepala BPN Serang.

    Meski sempat ramai diberitakan bahwa pada kasus itu terdapat nama elit politik di Banten yakni FH dan BR yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus Situ Rancagede, Jakung namun belakangan hilang. Arah pemeriksaan berlabuh kepada pemeriksaan terhadap 400 warga yang belakangan mengklaim memiliki surat-surat kepemilikan atas lahan yang disebut situ Rancagede.

    Dalam aksinya mahasiswa Banten membawa Fakta Integritas untuk ditandatangani oleh pihak Kejaksaan agung, akan tetapi pihak Kejagung tidak menandatangani fakta Integritas tersebut. Tutur Wildan 

    Selain itu para mahasiswa meminta kepada jaksa agung muda pengawasan untuk mengevaluasi kinerja jajarannya di lingkungan kejaksaan tinggi Banten.

    Aksi yang dilakukan hari ini adalah mendesak kejagung untuk mengambil alih kasus situ ranca gede dengan seruan “Kejati Banten Tutupi Bangkai”. 

    Idan menambahkan bahwa dalam kasus ini tuntutan aspirasinya telah di terima dan nanti akan di sampaikan ke pimpinan dan ini akan menjadi atensi lebih pihak kejagung. Ucapnya.

    Artikel Terkait

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Stay Connected

    0FansSuka
    16,400PengikutMengikuti
    43,600PelangganBerlangganan
    - Advertisement -

    Artikel Terbaru