JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang dilakukan KPU rawan atau berpotensi terjadi kesalahan. Bawaslu khawatir hal ini berpotensi membuat data pemilih tidak akurat dan terancam hilangnya hak pilih warga negara.
“Kerawanan tahapan pemutakhiran data pemilih itu banyak loh. Banyak sekali,” kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar calon pemilih Pemilu 2024 sejak 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023. Coklit dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan cara mendatangi kediaman warga satu per satu.
Lolly menjelaskan, salah satu bentuk kerawanan adalah potensi warga yang sudah meninggal dunia terdata sebagai pemilih. Pasalnya, seseorang yang sudah meninggal tapi tidak ada surat keterangan kematian, maka tidak bisa dicoret dari daftar calon pemilih. Pada Pemilu 2019, orang yang sudah meninggal bisa langsung dicoret tanpa perlu surat.
Kerawanan lainnya adalah ketika orang yang hendak di-coklit oleh Pantarlih ternyata sedang tidak berada di rumahnya. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan perbatasan daerah, atau di daerah pemekaran juga rawan tidak terdata.
Semua kerawanan itu, lanjut Lolly, diperparah dengan kenyataan bahwa panitia pengawas pemilu (Panwaslu) tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Sebab, KPU tidak memberikan Bawaslu akses terhadap data calon pemilih.
“Ini menjadi kerawanan tersendiri,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI itu.
Kendati begitu, Lolly menyatakan pihaknya akan tetap berupaya mengawasi proses pemutakhiran data pemilih secara optimal. Salah satunya dengan melakukan pengawasan secara melekat. Panwaslu bakal mengikuti langsung petugas Pantarlih yang sedang melakukan coklit, untuk memastikan prosesnya dilakukan sesuai prosedur. []
