SERANG, Sultantv.co – Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang.
Rapat ini membahas dan menetapkan program kerja tahun 2026, serta menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Najib Hamas menyampaikan bahwa kehadiran dirinya untuk memantau jalannya pembahasan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.
“Hari ini saya hadir mewakili Ibu Bupati pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, berkaitan dengan inklusi keuangan daerah. Tadi ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya,” kata Najib Hamas kepada wartawan, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menegaskan, penetapan program kerja ini merupakan agenda tahunan yang telah berjalan secara berkesinambungan guna memastikan kebijakan yang disusun selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Rapat tersebut menghasilkan tiga program utama yang akan menjadi fokus pelaksanaan pada tahun berjalan. Pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi keuangan daerah.
Sebagai langkah nyata, lembaga perbankan yang menjadi mitra pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara luas, sekaligus melakukan pembukaan rekening tabungan secara bertahap bagi seluruh siswa di lingkungan pendidikan Kabupaten Serang.
Najib Hamas menyampaikan bahwa cakupan kegiatan ini sangat luas, mengingat berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aber Nurhadi, jumlah SD saja mencapai 746 lembaga, belum termasuk jenjang SMP.
Ia menilai program ini memiliki makna yang strategis, bukan hanya sekadar kegiatan administrasi, melainkan sebagai upaya membangun peradaban baru dengan menanamkan pemahaman dan kebiasaan mengelola keuangan sejak usia dini.
Keberhasilan pelaksanaannya nantinya akan dievaluasi melalui laporan dan pemaparan kinerja yang disampaikan oleh setiap pemangku kepentingan, termasuk Bank Banten, Bank bjb Banten, serta Bank Perkreditan Rakyat Serang.
Program kedua difokuskan pada upaya melindungi masyarakat dari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan kegiatan rentenir yang dinilai sangat mengganggu kestabilan ekosistem keuangan, khususnya di wilayah pedesaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga perbankan akan melakukan sosialisasi secara masif guna memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sekaligus memperkenalkan dan mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang aman dan terpercaya.
“Kami berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai. Masyarakat perlu menyadari bahwa bertransaksi dengan cara nontunai jauh lebih mudah, praktis, dan aman, sepanjang tersedia dana yang cukup dalam rekening yang dimiliki,” jelas Najib Hamas.
Sementara itu, program ketiga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa kemudahan akses layanan keuangan serta pendampingan secara berkelanjutan.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan usaha, sehingga UMKM diharapkan dapat naik kelas dan berkembang menjadi unit usaha yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Najib Hamas menambahkan, peningkatan kualitas sektor usaha mikro ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. (Red/ RG)
