SERANG – Warga Banten dikejutkan oleh berita menggemparkan tentang dugaan mega korupsi dalam penjualan aset negara di Situ Ranca Gede, yang mencapai triliunan rupiah. Pengamat hukum menyoroti keterlambatan dan kelemahan penegakan hukum, sementara Ketua III PW PII Banten, Baehaki, dengan tegas mengecam potensi keterlibatan aparat penegak hukum dalam skandal ini.
“Dalam kasus ini, orang yang diduga terlibat dalam korupsi triliunan rupiah bahkan belum dijadikan tersangka setelah waktu yang cukup lama. Ini memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas penegakan hukum di Banten,” ungkap Baehaki dengan suara gemetar.
Baehaki menegaskan bahwa jika kasus sebesar 271 triliun rupiah bisa ditangani dengan cepat, mengapa kasus dengan nilai ‘hanya’ 1 triliun rupiah justru terkatung-katung tanpa penyelesaian yang jelas?
“Dugaan kebuntuan penegakan hukum dalam kasus ini menimbulkan dugaan adanya intervensi atau kelemahan sistem yang memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk terus bersembunyi dan menghindari pertanggungjawaban,” tandasnya dengan nada marah.
Spekulasi bahwa ada pihak yang dengan sengaja membiarkan kasus ini terbengkalai juga mencuat, menimbulkan kekhawatiran akan kerugian yang lebih besar bagi negara jika penegakan hukum terus dibiarkan lemah.
Dalam suasana yang mencekam, penekanan untuk mengungkap dan menghukum semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini semakin mendesak demi keadilan dan integritas hukum yang lebih baik di Banten.
