SERANG – Fraksi partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengkritisi rendahnya serapan belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 telah disepakati sebesar Rp12 triliun. Namun hingga tanggal 30 Juli 2023, serapan belanja baru mencapai 45 persen dari 65 anggaran yang tersedia. “Per 31 Juli pendapatan 65 persen, serapan anggaran 45 persen, ini menjadi pertanyaan kita semua,” ujar Muhammad Nizar saat menjadi narasumber dalam diskusi yang berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Banten, Selasa (8/8).
Muhammad Nizar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Banten, menjelaskan bahwa dari anggaran yang telah terserap, sebagian besar digunakan untuk pembayaran pegawai dan operasional, bukan untuk pembangunan.
“45 persen setelah melakukan konsolidasi dengan OPD ternyata belanja pegawai, separuhnya lagi operasional belanja rutin kebutuhan kantor, belanja listrik,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Nizar juga menyoroti rendahnya realisasi pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, khususnya yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi tanggung jawabnya.
“Hanya beberapa OPD yang berjalan, untuk pembangunan (DPUPR) Rp148 miliar, Rp54 miliar membayar operasional, sisanya pemeliharaan rutin, konsultan. Perkim Rp521 miliar serapan hanya 2,85 persen yang terserap hanya Rp14 miliar,” terangnya.
Dampak dari rendahnya serapan anggaran ini juga telah dirasakan oleh masyarakat Banten, dengan banyaknya warga yang terjerat dalam pinjam online (pinjol) dengan nilai total mencapai Rp1 triliun. Nizar menyatakan bahwa kondisi ini dapat diartikan sebagai dampak dari penghentian anggaran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menyikapi kondisi ini, Nizar menegaskan bahwa pelaksanaan roda pemerintahan di Provinsi Banten tidak berjalan dengan baik. “Kalau Pj Gubernur bilang pemerintahan jalan, hari ini saya nyatakan Pemprov Banten tidak baik-baik saja,” tuturnya.[Fik]
