JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam pemerintah bahwa akan ada aksi mogok nasional yang akan dilakukan para buruh. Hal ini dilakukan akibat dari kenaikan hariga BBM.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuturkan, pihaknya menolak penaikan harga BBM, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta meminta kenaikan upah minimum 10-13 persen.
Said mengancam jika tuntutan tersebut tidak didengar, maka buruh akan melakukan mogok nasional pada akhir November mendatang.
“Mogok nasional ini akan diikuti 5 juta buruh, yang berasal dari lebih dari 15 ribu pabrik. Jadi 5 juta buruh akan turun yang berasal dari 15 ribu pabrik, di 34 Provinsi dan di 440 Kabupaten/Kota serempak mogok nasional,” kata Said Iqbal saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/9/2022).
Selain itu, Said menyampaikan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa secara bergantian di setiap daerah selama bulan September.
Berikut ini jadwal aksi buruh selama September:
8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh.
12 September, aksi dilakukan di Balaikota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI.
13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota.
14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kab/kota se-Jawa.
15 September, khusus Jawa Barat. Sebanyak 27 kab/Kota akan melakukan aksi. Seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dsb.
19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan.
20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera. Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri.
22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30 ribu buruh.
“Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perluas lagi,” tegas Said Iqbal.
Menanggapi tuntutan para buruh, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengatakan akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pembahasan bersama pihak terkait.
“Kami akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, dan besok kami akan mengundang instansi terkait untuk membahas hal ini. Nanti hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka,” papar Heru. []
