SERANG, Sultantv.co – Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, memaparkan tiga strategi utama yang harus digerakkan dalam penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di wilayahnya. Antara lain edukasi massal kepada masyarakat, pendampingan terhadap korban sekaligus memberikan hukuman bagi pelaku, serta dukungan anggaran.
Arahan ini disampaikan Najib dalam rapat kerja Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Jumat, (13/11/2026).
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa angka 122 kasus yang terungkap ke publik hanyalah “pucuk gunung es”, sehingga Pemkab Serang perlu menggenjot tiga upaya tersebut.“
Angka 122 yang terungkap di media hari ini itu baru pucuk gunung es. Artinya kemungkinan jumlah kasus sebenarnya lebih banyak lagi. Itulah sebabnya Ibu Bupati perintahkan tiga hal utama untuk penanganan PPA,” jelas Najib.
Dikatakan Najib bahwa hal ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah untuk menyinergikan seluruh unsur Satgas, perangkat dinas, organisasi masyarakat, aparat penegak hukum, serta Sekcam selaku relawan tingkat kecamatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Langkah pertama yang dijalankan, kata dia, adalah edukasi menyeluruh ke masyarakat. Pemkab Serang melibatkan Satgas PPA, kepala dinas terkait, ormas, aparat penegak hukum, sampai Sekcam di tingkat kecamatan.
Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak dini.
“Edukasi kolaborasi Satgas, Dinas, ormas, penegak hukum dan Sekcam. Masyarakat harus paham bahwa kekerasan perempuan dan anak adalah kejahatan yang tidak boleh ditutup‑tutupi,” ucapnya.
Najib menegaskan penanganan korban tidak boleh berhenti hanya di pendampingan hukum. Korban yang sebagian besar masih berusia muda membutuhkan program trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologisnya.
Tujuannya agar masa depan anak korban tetap terjaga dan mereka tetap bersemangat meraih cita‑cita.
“Tidak cukup hanya pendampingan hukum. Kita butuh pemulihan korban lewat trauma healing. Anak‑anak korban masih punya masa depan panjang, kita harus motivasi mereka bangkit,” tegasnya.
Strategi ketiga adalah penguatan dukungan anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah.
Wabup menyatakan kolaborasi penanganan PPA membutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan edukasi, trauma healing, pendampingan korban, serta pengawasan lapangan.
“Kolaborasi penanganan PPA butuh dukungan anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah. Ini arahan Ibu Bupati agar seluruh program penanganan berjalan optimal,” jelasnya.
Menanggapi banyaknya kasus yang diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga di luar hukum, Najib mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ia menegaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh selesai hanya lewat damai di luar peradilan. Penegakan hukum harus berjalan agar muncul efek jera bagi pelaku.
“Sesuai UU TPKS, tidak boleh selesai damai di luar proses peradilan. Harus ada penegakan hukum supaya ada efek jera. Kita harus bersama‑sama memberantas kekerasan perempuan dan anak,” tegas Najib.
Sementara, untuk kasus bullying di lingkungan sekolah, Pemkab Serang menerapkan dua tahap penanganan, yakni edukasi internal dan hukum.
Tahap edukasi internal: Sekolah dan lembaga pendidikan gunakan kode etik serta tata tertib untuk penanganan awal.Tahap hukum: Apabila kasus bullying sudah masuk ranah pidana, Satgas PPA akan memberikan pendampingan hukum kepada korban.
Najib berharap seluruh komunitas perempuan, anak, sekolah dan masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, tentram dan bahagia bagi seluruh warga Kabupaten Serang. (Red/ Roy)
