Thailand Memanas, Unjuk Rasa Besar-besaran Menentang Dekrit Darurat

Bukan hanya Indonesia yang tengah diterpa gelombang unjuk rasa, Thailand pun mengalami hal serupa. Pada Kamis (15/10/2020) lalu, warga Thailand menyuarakan keterkejutan dan kemarahan mereka, menentang aturan terbaru Pemerintah Thailand yang melarang pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang.

Pemerintah Thailand mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media pada Kamis. Pemerintah berdalih langkah tersebut untuk menekan penyebaran virus corona. Namun, langkah tersebut justru dianggap menekan aksi protes di Thailand yang terus berlangsung hingga tiga bulan terakhir.

Dilansir dari Reuters, Jumat (16/10/2020), aksi tersebut merupakan salah satu aksi demonstrasi terbesar sejauh ini di jantung ibu kota Thailand. Dari toko, kantor, hingga sekolah, puluhan ribu orang tumpah ke jalanan di Bangkok, Thailand. “Saya tidak takut. Darurat atau tidak, saya tidak punya kebebasan,” kata seorang ilustrator, Thanatpohn Dejkunchorn (26) seperti dikutip dari Kompas.com. Thanatpohn pulang kerja lebih awal untuk ikut protes bersama teman-temannya.

Sejak pertengahan Juli, protes besar telah pecah di Thailand untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. “Kami harus menciptakan pemahaman dengan para pengunjuk rasa,” kata Juru Bicara Pemerintah Thailand Anucha Burapachaisri kepada Reuters.

Dia juga mengeluhkan bahwa para pemimpin protes tidak memberikan “informasi lengkap” kepada para pengunjuk rasa. Polisi mengatakan mereka akan menangkap semua pengunjuk rasa meski tidak menjelaskan bagaimana mereka akan menuntut mereka.

Aksi berlanjut pada Jumat (16/10/2020). Di tengah hujan deras, ribuan warga berdemo di dekat Perempatan Ratchaprasong yang menjadi lokasi demo hari sebelumnya. Demo yang tidak hanya ditujukan kepada Prayuth tetapi juga Raja Maha Vajiralongkorn, sudah berlangsung sejak Februari lalu. Pemicunya adalah pembubaran partai politik oposisi yang dekat dengan masyarakat, terutama warga muda, Future Forward Party (FFP).

Istana Kerajaan telah menolak permintaan komentar atas pengunjuk rasa atau tuntutan mereka. Hingga Rabu (14/10/2020), pemerintah masih membiarkan aksi demonstrasi terjadi. Pemerintah juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk memenuhi tuntutan para demonstran. Namun, semua berubah ketika terjadi insiden di mana para pengunjuk rasa mencemooh iring-iringan mobil Ratu Suthida saat dia dan Raja Maha Vajiralongkorn melakukan kunjungan ke Bangkok. Pemerintah menyatakan insiden tersebut berisiko terhadap keamanan nasional dan ekonomi dari protes.

Buntutnya, polisi Thailand menangkap dua aktivis pada Jumat (16/10/2020) di bawah undang-undang yang jarang digunakan, yakni melarang kekerasan terhadap ratu. Penangkapan dilakukan saat ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi menentang keputusan darurat pemerintah, melarang aksi unjuk rasa di jalan-jalan Bangkok.

Elit politik kerajaan tersentak oleh gerakan yang dipimpin kelompok pemuda, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha dan mengeluarkan seruan yang dulunya tabu untuk reformasi monarki Thailand yang kokoh. Ekachai Hongkangwan dan Bunkueanun Paothong termasuk di antara aktivis yang berkerumun di sekitar iring-iringan mobil kerajaan, membawa Ratu Suthida pada Rabu (14/10/2020) selama demonstrasi besar di dekat rumah pemerintah ibu kota.

Bunkueanun mengatakan, selama siaran langsung di media massa Facebook pada Jumat pagi waktu setempat, ia telah menyerahkan diri kepada polisi. “Saya dituduh mencoba menyakiti ratu. Saya tidak bersalah. Itu bukan niat saya,” katanya, Jumat (16/10) seperti dikutip dari Investor.id.

Ekachai mengatakan kepada AFP melalui panggilan telepon, dirinya juga telah didakwa dan polisi kemudian mengonfirmasi penahanannya. Kedua pria tersebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan undang-undang yang tidak digunakan selama beberapa dekade. Aturan tersebut menghukum tindakan kekerasan apa pun terhadap ratu atau kebebasannya. Tidak jelas alasan mengapa pasangan itu dikhususkan.

Ini adalah pertama kalinya tuduhan serius ditujukan kepada para aktivis pro-demokrasi, banyak di antaranya telah dikenakan dakwaan yang lebih ringan, termasuk dakwaan hasutan dan pelanggaran aturan virus corona pada pertemuan. Tuntutan gerakan demonstran, di antaranya berbunyi penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat, yang melindungi monarki dari kritik, dan agar keluarga kerajaan tidak terlibat dalam politik negara.

Polisi menutup jalan di pusat Bangkok pada Jumat, setelah pengunjuk rasa berjanji untuk kembali ke jalan-jalan Bangkok di malam hari. Langkah ini sekali lagi akan menentang keputusan darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

“Saya memperingatkan semua orang untuk tidak melanggar hukum,” kata Perdana Menteri Prayut setelah mengadakan rapat kabinet khusus.

Perdana Menteri Thailand menegaskan, dirinya tidak akan mundur dari jabatannya walaupun ada desakan dari masyarakat. Ia malah mengancam akan menindak keras apabila situasi di Thailand makin tak terkendali.

“Saya tidak mundur. Pemerintahan harus menggunakan dekrit darurat karena situasi sudah semakin ganas. Akan dipakai sebulan atau kurang tergantung apakah situasi mereda atau tidak,” ujar Prayuth Chan-ocha, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Jumat (16/10/2020).

Sekitar 10.000 orang berkumpul pada Kamis (15/10/2020) larut malam waktu setempat, di persimpangan titik nyala Ratchaprasong.

Menghadapi polisi, mereka menuntut pembebasan lebih dari dua puluh aktivis yang ditangkap, meneriakkan, “Bebaskan teman kami!” dan “Prayut keluar!”.

Banyak yang menunjukkan penghormatan tiga jari yang diadopsi dari film ‘The Hunger Games’ sebagai simbol dari gerakan yang bertumbuh. Prayut mengatakan dirinya tidak berniat mundur. “Tidak, saya tidak akan berhenti. Apa salah saya?” katanya. Di

antara aktivis teratas yang ditangkap Kamis adalah Panusaya ‘Rung’ Sithijirawattanakul, yang penahanannya disiarkan secara langsung di Facebook.

Anon Numpa, aktivis terkemuka lainnya, mengatakan dirinya dibawa secara paksa dengan helikopter ke Chiang Mai, wilayah utara Thailand. Pengacaranya, Krisadang Nutcharut, mengatakan kepada AFP, jaminan Anon telah ditolak dan ditahan di penjara Chiang Mai.

“Terus berjuang! Kebebasan saya adalah masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan seluruh perjuangan untuk demokrasi,” Anon mengunggah di Facebook, Kamis malam.

Sebagai informasi, sejarah politik modern Thailand dipenuhi dengan periode kerusuhan sipil yang disertai kekerasan dan belasan kudeta militer telah terjadi. Kudeta terakhir membawa Prayut ke tampuk kekuasaan pada 2014. Analis yang berbasis di Bangkok Thitinan Pongsudhirak mengatakan, gerakan protes dapat meningkatkan peluang Thailand kembali menghadapi pengambilalihan militer.

“Permainan akhir untuk masa depan Thailand ini telah terbangun selama bertahun-tahun, dan akhirnya di sini dan sekarang. Pembubaran protes secara brutal mungkin terjadi,” ujarnya. 

Pemerintah Thailand telah menghadapi protes yang tidak kunjung selesai sejak tiga bulan lalu. Pemicu awal munculnya tuntutan di jalanan tersebut akibat tuntutan reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Gerakan protes bertujuan untuk mengakhiri kekerasan selama satu dekade antara pendukung mantan panglima militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan penentang pendirian negara. Ditambah lagi, demonstran menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Tentara telah lama memposisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja yang sangat kaya. Sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman tetapi kekuatannya membentang di setiap aspek masyarakat Thailand.

Demonstrasi terhadap monarki seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand. Kondisi ini karena pengaruh keluarga kerajaan meresap ke setiap aspek masyarakat dan telah memicu reaksi balik dari pendirian pro-loyalis Thailand yang kukuh.
Beberapa gerakan anti-pemerintah yang populer telah muncul selama sejarah modern Thailand yang bergolak. Bangkok sebelumnya telah mengalami kerusuhan politik yang panjang dan lebih dari selusin kudeta militer yang berhasil sejak 1932.

Aktivis telah berulang kali mengatakan mereka hanya ingin monarki beradaptasi dengan zaman modern. Tuntutan mereka termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang melindungi raja dari kritik  dan agar raja tidak terlibat dalam politik.

“Kami hanya meminta mereka untuk berubah bersama kami,” kata pengunjuk rasa Dear Thatcha seperti yang dikutip dari Republika.

Sejak gerakan dimulai pada Juli, puluhan aktivis anti-pemerintah telah ditangkap, didakwa melakukan penghasutan, dan dibebaskan dengan jaminan. Sedikitnya 21 orang ditangkap awal pekan ini karena menghadiri demonstrasi. [sultantv]

(Visited 5 times, 1 visits today)

Artikel Terkait

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.