JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menyebutkan bahwa terlalu banyak Cawe-Cawe yang membuat Presiden pusing.
Serta, jajaran menteri di kabinet yang membantu kerja presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Oleh karenanya, tidak ada urgensinya badan atau lembaga baru untuk membantu presiden dalam bekerja.
Hal itu, disampaikan TB Hasanuddin saat ditanya soal revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Termasuk, usulan pembentukan DPA menggantikan wacana pembentukan presidential club yang sempat disampaikan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
“Begini, kita kan sudah memilih sistem kita presidensial. Ya presiden memiliki banyak staf, ada kementerian ya sebagai pembantu-pembantu presiden, menurut hemat saya cukup. Lebih dari cukup,” kata TB Hasanuddin di Palmerah, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Ia juga mengatakan bahwa Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto mampu menjalankan pemerintahan kedepan.
Menurutnya, wacana pembentukan DPA malah akan menjadi beban baru Presiden Prabowo Subianto.
Kata dia, adanya DPA akan ada pihak yang akan memanfaatkannya dan memunculkan Cawe-Cawe terhadap kebijakan Presiden.
“Pak Prabowo saya yakin mampu. Cukup lah begitu. Makin terlalu banyak yang menyarankan dan ikut cawe-cawe makin membuat pusing nanti. Malah tambah pusing. Banyak pilihan nanti,” terangnya.
Pria yang juga pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden era Presiden Megawati itu, mengatakan bahwa revisi UU Warimpres tidak ada unsur kedaruratannya.
Menurutnya, tanpa direvisi UU itu, tidak akan merubah posisi negara. Kata dia, masih banyak UU yang perlu direvisi demi kepentingan rakyat.
“Nah kalau pertanyaan itu jauh-jauh hari tidak ada urgensinya juga. masih banyak ya merevisi pelaksanaan undang-undang. Misalnya begini, mengapa kita tidak membeli beras dari petani daripada membeli beras dari Vietnam misalnya. Itu saja. Kita revisi itu,” jelas Kang TB.
