JAKARTA – Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan tiga aktivis dalam aksi yang berkaitan dengan penghentian layanan pariwisata oleh sejumlah pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.
Pengamanan ini buntut dari aksi penghentian layanan jasa wisata oleh pelaku pariwisata, termasuk penjemputan tamu oleh agen perjalanan wisata sejak Senin pagi di Bandara Komodo.
Aksi yang dilakukan oleh Asosiasi Pelaku Wisata dan Individu pelaku wisata Labuan Bajo itu direncanakan berlangsung 1-31 Agustus 2022.
Anggota DPD RI asal NTT Angelo Wake Kako meminta polisi untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap pelaku pariwisata yang menolak kenaikan tarif masuk ke dalam Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT.
Ia mengatakan, menyikapi kebijakan kenaikan harga tiket yang menjadi penyebab aksi dari pelaku pariwisata itu, diharapkan adanya sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang biaya konservasi yang disebut oleh Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp 3,75 juta per orang per tahun.
Dia pun mendorong PT Flobamora sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk bergerak pula dalam rantai pasok kebutuhan pariwisata Labuan Bajo.
“PT Flobamor harus bisa hubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo untuk keberlangsungan petani di Flores,” kata Angelo.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memastikan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT tidak terlantar karena ketiadaan transportasi.
Pemerintah tidak akan berhenti meyakinkan pelaku pariwisata agar sesegera mungkin kembali beraktivitas dan melayani wisatawan yang datang ke Labuan Bajo.
“Kita berupaya menjadi tuan rumah yang baik, yang membuat orang betah dan berkali-kali datang ke Labuan Bajo untuk menikmati seluruh pesonanya,” ungkapnya.
Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mencatat lebih dari 10 ribu wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo, hal ini dikarenakan dampak kenaikan harga tiket masuk pulau Komodo. []
