SERANG, Sultantv.co – Sebanyak 7 sampai 8 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Serang sementara dihentikan operasional (suspend) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penyebab utamanya adalah ketidakdisiplinan kepala SPPG dalam menyampaikan Laporan Pemakaian Dana Harian (LPDH).
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengonfirmasi hal tersebut dan menyampaikan bahwa suspend berakibat dapur tidak memasak sehingga layanan distribusi pangan kepada penerima manfaat terhenti sementara.
Dalam keterangannya, politisi PKS ini menjelaskan data suspend SPPG di Provinsi Banten secara keseluruhan tercatat 96 SPPG.
Sementara di Kabupaten Serang jumlahnya jauh di bawah angka itu, berkisar 7‑8 SPPG dan datanya bersifat dinamis setiap hari: ada yang baru di‑suspend, ada yang sudah pulih kembali setelah perbaikan.
“Kalau Banten ada 96 yang di‑suspend. Kalau kita di bawah 10, di atas 5, sekitar 8 atau 9 karena setiap hari dinamis, ada yang bertambah suspend ada yang sudah aktif kembali,” ungkap Najib, Rabu, (11/11/2026).
Najib menegaskan alasan utama SPPG di‑suspend lantaran kepala SPPG tidak disiplin menyampaikan LPDH. Sebab, aturan baru BGN mewajibkan setiap kepala SPPG melaporkan pemakaian dana harian untuk distribusi ke penerima manfaat setiap hari.
Apabila laporan tidak masuk, SPPG tidak mendapatkan top‑up atau drop anggaran sehingga operasional dapur harus dihentikan.
“Suspend karena ketidakdisiplinan Kepala SPPG melaporkan LPDH, Laporan Pemakaian Dana Harian. Ada yang di‑suspend karena tidak dapat top‑up, tidak dapat drop anggaran penambahan akibat lalai kirim LPDH,” terangnya.
Ia menyebutkan beberapa lokasi SPPG yang terkena suspend teridentifikasi berada di Kecamatan Carenang, Cinangka, serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Serang.
Dampak langsung dari suspend adalah dapur SPPG dilarang memasak. Artinya layanan pangan harian kepada penerima manfaat di wilayah tersebut berhenti sementara.
Najib memperkirakan jumlah penerima manfaat yang terdampak bisa mencapai sekitar 15.000 jiwa jika diasumsikan rata‑rata 1.500 orang per SPPG.
“Kalau rata‑rata 1.500 per SPPG, kalau ada 10 sekitar 15.000 orang terdampak. Akibat ketidakdisiplinan hak masyarakat jadi tertunda,” ungkapnya.
Wabup menegaskan masa suspend tidak berlangsung lama, rata‑rata hanya 3 sampai 4 hari. SPPG dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan, memenuhi syarat recovery kedisiplinan, lalu diverifikasi ulang oleh BGN.
“Biasanya 3 sampai 4 hari, tidak sampai berminggu‑minggu. Kalau sudah ada recovery kedisiplinan penyampaian laporan akan diverifikasi ulang BGN untuk aktif kembali,” jelasnya.
Ia memaparkan ada tiga ketentuan baru pembenahan BGN yang harus ditaati seluruh SPPG, antara lain insentif dapur disesuaikan jumlah penerima manfaat, dan wajib melaporkan LPDH setiap hari.
Kemudian, jumlah tenaga relawan disesuaikan jumlah penerima manfaat: SPPG untuk 3.000 penerima butuh 47 relawan, sedangkan untuk 1.500 penerima cukup di bawah 20 relawan.
Dikatakan Najib, Satgas Kabupaten Serang bersama tim BGN akan memperketat pengawasan. Jika sebelumnya inspeksi dilakukan pagi atau sore, ke depannya akan dijadwalkan inspeksi tengah malam tepat saat dapur sedang proses memasak guna memastikan kepatuhan SOP. Hal ini merupakan amanat rapat Zoom bersama Mendagri dan BGN.
“Inspeksinya bukan pagi‑sore lagi, kita rencanakan bersama BGN dan Satgas inspeksi tengah malam saat mereka proses masak,” ucapnya.
Ia meminta seluruh kepala SPPG segera mengubah kebiasaan lama yang terlena. Ketidakdisiplinan laporan bukan hanya merugikan administrasi, tetapi langsung merugikan hak warga penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen akan terus mendampingi SPPG agar segera pulih dan beroperasi normal kembali.
“Mari berjuang bersama tingkatkan kedisiplinan. Ini pembelajaran luar biasa agar kepala SPPG patuh SOP demi layanan optimal ke masyarakat,” pungkas Najib. (Red/ Roy)
