JAKARTA, Sultantv.co – Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengajak terlibat dalam praktik politik yang ia sebut sebagai “ngelmu gorong-gorong”. Ia menilai, pola berpikir semacam itu tidak lagi relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikan Dipo saat menghadiri diskusi PWJ Forum bertajuk “Padamu Pahlawan Kami Mengadu” di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti berbagai persoalan politik dan hukum yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari polemik ijazah Wakil Presiden hingga dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Jangan percaya pada orang yang ngajak kita ngelmu ke gorong-gorong, jangan percaya Pak,” kata Dipo Alam dalam forum tersebut.
Menurut Dipo, masyarakat tidak seharusnya kembali diarahkan pada pola pikir yang tidak memiliki landasan keilmuan. Ia menegaskan, pendekatan yang tidak rasional tidak memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita tidak mau lagi dibawa ke gorong-gorong lagi. Tidak ada apa-apanya di gorong-gorong,” ujarnya.
Ia pun mengajak kalangan akademisi dan masyarakat luas untuk mengedepankan ilmu pengetahuan, rasionalitas, serta kesadaran kritis dalam menilai kepemimpinan maupun kebijakan pemerintah.
“Marilah kita kembali kepada keilmuan. Kita percaya pada rakyat kita, percaya pada pemimpin kita,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Dipo juga menyinggung persoalan ijazah yang belakangan menjadi polemik dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya dihadapi secara terbuka agar tidak terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Selain itu, Dipo meminta DPR RI lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan nasional, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian. Sebab, jika seorang presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan, masyarakat biasa tentu memiliki kerentanan yang lebih besar.
“Seorang presiden kita saja diperlakukan seperti itu, disadap, apalagi rakyat biasa,” ucapnya.
Pernyataan Dipo tersebut menjadi sorotan dalam diskusi yang mengangkat berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus mengingatkan pentingnya mengedepankan nalar, ilmu pengetahuan, dan penegakan hukum dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
