SERANG, Sultantv.co – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sekaligus petunjuk teknis pengawasan pengelolaan limbah dan sampah terkait MBG.
Langkah ini menyusul arahan resmi Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Uji Nasional dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas beserta jajaran DLH beberapa waktu lalu.
Kepala DLH Kabupaten Serang, Sarudin, menegaskan bahwa tugas utama DLH adalah penegakan perizinan lingkungan, bukan langsung bertujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi limbah sampah makan bergizi gratis (MBG).
Pihaknya mendampingi Wakil Bupati Serang dalam rapat yang menghadirkan narasumber Pak Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Uji Nasional.
Dari hasil rapat tersebut, Pemerintah Daerah diminta melaksanakan investigasi dan pemeriksaan kesesuaian menyeluruh.
“Betul, kemarin kami ikut rapat mendampingi Pak Wakil Bupati yang narasumbernya Pak Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Uji Nasional. Hasil rapat meminta pemerintah daerah lakukan investigasi dan pemeriksaan kesesuaian, mulai perizinan lingkungan, kualitas bahan baku sampai kualitas makanan,” jelas Sarudin kepada wartawan, Selasa, (10/11/2026).
Menurutnya, tugas utama yang dibebankan kepada DLH adalah menyusun SOP serta petunjuk teknis yang merujuk pada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan ketentuan Kepala BGN yang mengatur persoalan sampah MBG.
Ruang lingkupnya mencakup pengawasan perizinan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan bidang lingkungan hidup.
“Kami DLH diminta buat semacam SOP atau petunjuk teknis sesuai aturan Kementerian LH maupun Kepala BGN terkait sampah MBG, termasuk perizinan dan pengelolaan limbah,” ujar Sarudin.
Sarudin menjelaskan penyusunan SOP tersebut saat ini masih berlangsung. Dokumen yang sudah disusun nantinya akan disampaikan pada saat rapat bersama Satgas MBG tingkat Kabupaten Serang. Jadwal pembahasan resmi masih menunggu undangan dari tim Satgas MBG yang dikoordinir bagian Tapem.
“Persiapan SOP sedang kami susun, nanti disampaikan rapat Satgas MBG tingkat Kabupaten Serang. Kami masih menunggu undangan tim Satgas MBG dari bagian Tapem,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan apakah langkah ini bagian dari upaya menarik retribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Serang, Sarudin meluruskan secara tegas bahwa arahan Mendagri dan Kepala BGN meminta Pemerintah Daerah membantu mengawal aspek operasional MBG di bidang lingkungan hidup saja.
“Bukan tujuannya peningkatan PAD. Sesuai arahan Pak Mendagri sama Kepala BGN, pemerintah daerah diminta bantu operasional MBG: perizinan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah yang berkaitan LH,” tegasnya.
Setelah SOP selesai disusun, DLH akan menyampaikan ke Satgas MBG untuk dibahas bersama. Nantinya Satgas yang dipimpin unsur Tapem akan menentukan jadwal finalisasi dan tahap penerapan di lapangan.
Sementara itu, DLH akan bertindak sebagai pelaksana pengawasan teknis lingkungan sesuai SOP yang telah disepakati bersama.
Dengan adanya SOP yang terstandarisasi, pengawasan terhadap limbah dan sampah MBG di wilayah Kabupaten Serang diharapkan berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai ketentuan perundang‑undangan lingkungan yang berlaku. (Red/ Roy)
