JAKARTA, Sultantv.co – Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan sejauh mana efektivitas komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan pihak Meta terkait maraknya kasus pemblokiran akun WhatsApp secara massal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/9/2026).
Sarifah menegaskan bahwa fenomena pemblokiran akun WhatsApp baik akun personal maupun bisnis sangat merugikan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, aplikasi WhatsApp telah menjadi salah satu instrumen vital dalam perputaran ekonomi rakyat untuk komunikasi hingga transaksi penjualan harian.
”Akhir-akhir ini sedang ramai mengenai pemblokiran WhatsApp. Banyak sekali akun yang terblokir, baik secara personal maupun bisnis. Yang kasihan ini akun-akun bisnis yang banyak terkait dengan UMKM. Satu hari saja mereka tidak dapat berkomunikasi atau melakukan penjualan melalui WhatsApp, tentu ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka,” ujar Sarifah dalam rapat tersebut.
Legislator dari PDI Perjuangan ini pun meminta penjelasan serta langkah konkret dari Komdigi untuk mendorong proses pemulihan (aktivasi kembali) akun-akun WhatsApp milik masyarakat yang terdampak secara lebih masif dan cepat.
”Saya ingin menanyakan sejauh mana komunikasi Kementerian Komdigi dengan Meta untuk penanganan pemblokiran WA ini. Karena sampai hari ini waktu saya cek, masih banyak sekali akun-akun yang terblokir,” tegasnya.
Merespon hal tersebut Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid Sudah panggil meta meminta meta sudah mendesak, untuk menertibkan dan tidak merugikan pengguna.
”Jangan mentang mentang gratis tidak memberikan pelayanan yang baik, pelayanan jadi terganggu,” katanya.
Komdigi sempat memanggil pihak Meta/WhatsApp untuk meminta klarifikasi atas insiden pemblokiran massal tersebut. Pihak Meta menyatakan bahwa gangguan terjadi akibat kesalahan sistem secara global (system error) dan berkomitmen melakukan pemulihan.
Namun, DPR menekankan agar pemerintah terus mengawal proses reaktifasi akun-akun tersebut hingga tuntas agar tidak terus memukul sektor perekonomian digital masyarakat kecil.





