SERANG, Sultantv.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mencatat telah mengoperasikan sebanyak 200 unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan pelajar.
Namun, jumlah tersebut masih belum cukup untuk menjangkau penerima manfaat, terutama di lembaga pendidikan pesantren atau B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, saat rapat bersama Forkopimda di Pendopo Bupati, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah serta kelompok penerima manfaat yang belum mendapatkan pelayanan, meskipun jumlah dapur yang ada secara hitungan kuantitas dinilai sudah lebih dari mencukupi.
Najib Hamas menyoroti ketimpangan sebaran layanan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, permasalahan utama terletak pada penempatan lokasi dapur yang mayoritas berpusat di wilayah ibu kota kecamatan, sementara wilayah desa-desa terpencil, pesisir, maupun lembaga pendidikan seperti pondok pesantren belum tersentuh layanan secara maksimal.
“Saat ini sudah ada 200 dapur yang beroperasi, dan rencananya akan ditambah lagi sebanyak 70 unit. Namun faktanya, masih banyak lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, serta kelompok penerima manfaat lain yang belum kebagian atau belum mendapatkan layanan,” ungkap Najib Hamas.
Politisi PKS ini menambahkan, secara perbandingan jumlah dapur yang ada sebenarnya sudah melebihi kebutuhan jumlah penerima manfaat yang tercatat.
Kondisi ini menjadi hal yang perlu dikaji dan dikoreksi bersama, mengingat program MBG merupakan agenda prioritas nasional yang kedudukannya setara dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Keberhasilan pelaksanaan program ini pun menjadi indikator utama penilaian kinerja kepala daerah.
“Kenapa dengan jumlah 200 ditambah 70 dapur yang akan beroperasi, masih banyak warga yang belum terlayani? Padahal secara hitungan seharusnya sudah cukup. Program ini harus kita sukseskan bersama, karena hasilnya akan langsung tercatat dalam laporan kinerja pemerintahan kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Najib Hamas secara khusus meminta masukan dan data akurat dari seluruh pemangku wilayah, termasuk unsur Kepolisian, Koramil, hingga Babinsa yang berada langsung di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang dipastikan belum mendapatkan pelayanan, antara lain wilayah Cikedung, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda. Khusus di Pulau Panjang, pembangunan sarana dapur sedang berlangsung namun hingga saat ini belum rampung dan belum dapat beroperasi.
“Saya mohon partisipasi semua unsur wilayah, baik polisi maupun Babinsa, untuk menyampaikan data desa mana saja yang benar-benar belum terlayani secara maksimal oleh program ini. Data ini sangat penting agar kita bisa melakukan penyesuaian dan pemerataan sebaran layanan,” ujarnya.
Najib juga menekankan bahwa memasuki masa satu tahun kepemimpinan Bupati Serang, tantangan dan harapan masyarakat sangat besar, bahkan melebihi kewenangan dan kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Ekspektasi masyarakat lebih besar dari kewenangan yang kita kerjakan. Tetapi dengan kolaborasi kita semua, insya Allah ini bisa menjadi bagian amal ibadah kita,” pungkasnya. (Red/ RG)





