SERANG – Ratusan Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melakukan demo menuntut pancabutan Undang-Undang Cipta Kerja di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Jumat (31/3).
Presma Untirta Ferdinan Alghifari Putra mengatakan bahwa UU Cipta Kerja banyak merugikan sektor buruh.
“Kalo hari ini kita ketahui UU Ciptaker ini banyak merugikan dari sektor buruh terutama paling teriak,” katanya kepada wartawan.
Menurutnya, UU Cipta kerja bermasalah pada upah murah outsourching, kemudian jaminan kerja. Kata dia, dengan adanya UU Ciptakerja ini lebih menguntungkan investor daripada buruh.
“Upah murah outsourching kemudian jaminan kerja bicara soal investor hari ini lebih diunggulkan daripada buruh,” katanya.
Kata dia, UU CiptaKerja hanya sebagai dalih pemerintah agar investor bisa masuk menanam modal disegala lini. Terlebih lagi Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan industri yang akan diekspolitasi.
“Banten hari ini menjadi target utama PMA knp karena Banten merupakan kawasan Industri agraria sektor yang luas dan hari ini investor menargetkan Banten akan jadi satu yang dieksploitasi,” katanya.
Dalam aksi tersebut para mahasiswa memiliki 17 tuntutan yakni, Cabut UU Cipta Kerja, Kembalikan marwah konstitusidan hentikan penghianatan terhadap kostitusi.
“Kembalikan implementasi dan substansi Undang- Undang pokok agraria (UU PA),” ujarnya.
Kemudian, mereka juga menuntut Revitalisasi UU NO. 13 TAHUN 2022 tentang lerubahan kedua atas UU NO. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Kembalikan implementasi dan substansi yang nilai-nilai terkandung didalam Pancasila,” ujarnya.
Ia juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM dan Harga Pokok. Kemudian menuntut kembalinya hak-hak buruh yang dibatasi.
“Mewujudkan wadah bagi masyarakat berpartisipasi merumuskan kebijakan,” ujarnya.
“Tolak RUU Sisdiknas, Cabur KUHP,” tuturnya.
Pihaknya juga menuntut pencabutan pasal karet UU ITE yang membatasi hak-hak digital masyarakat.
“Revitalisasi impor pangan kebijakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012,” katanya.
Ia juga menuntut agar terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik berasaskan Good Governance. (Fik)
