Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Udah Suhada menilai, jika pelantikan pejabat di lingkungan Provinsi Banten terbukti cacat administrasi, Gubernur Banten wajib memberhentikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin.
“Kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini Kepala BKD, karena dia tidak mampu… kalau itu terbukti bahwa ini batal secara hukum karena cacat atau maladminisrasi, maka Gubernur wajib memberhentikan Kepala BKD,” ujar Uday, saat menjadi narasumber Talkshow Bincang Hari Ini di Sultan TV, Senin (16/8).
Ia juga mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim juga harus mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan ataupun mengelola birokrasi yang dijanjikan oleh Wahidin Halim sendiri di dalam kampanyenya saat Pilkada 2017.
“’Kami akan melakukan reformasi birokrasi.’ Reformasi di mana? Transparan di mana? Tidak ada. Tidak mencerminkan itu semua. Semuanya hanya omong kosong. Bualan belaka,” komentar Uday.
Menindaklanjuti dugaan maladministrasi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Provinsi Banten, ALIPP sudah mengambil langkah dengan melakukan investigasi, berkomunikasi dengan sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memberikan data dan informasi akurat untuk mengungkap persoalan nepotisme.
Kemudian, pihaknya juga akan melakukan upaya ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan menyiapkan berkas-berkas untuk dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Agar persoalannya menjadi clear dan terbuka. Dan ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang memimpin Banten dan daerah-daerah, baik itu Bupati dan Walikota, agar tidak semena-mena dalam melakukan manajemen birokrasi,” tandasnya. Terakhir, Udah berharap agar carut-marutnya pengelolaan pemerintahan Provinsi Banten cukup hanya terjadi sekali ini saja, tidak terjadi lagi untuk ke depannya, siapapun nanti yang akan memimpin Provinsi Banten.
